LP2I TIPIKOR Sumsel Awasi Dugaan Korupsi Kolektif Anggota Dewan Dan Kepala Daerah Lewat APBD

lp2knPalembang, Sumsel (BIN) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di berbagai daerah diduga banyak bocor akibat kejahatan korupsi kolektif yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Bukannya menurun, tahun 2015 diperkirakan korupsi APBD akan semakin banyak. “Modusnya bakal makin canggih,” ungkap Ketua DPW Lembaga Pencegahan Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LP2I TIPIKOR) Sumatera Selatan, Abdul Aziz, ST.

Aziz memaparkan, rapat-rapat anggota DPRD yang dilakukan di hotel, jalan-jalan keluar negeri dengan alasan studi banding, berbagai rupa tunjangan untuk anggota dewan dan lain-lain, menjadi salah satu contoh tindakan DPRD yang sangat royal untuk mengucuri pos belanja rutin anggota dewan.

Pasca pemberlakuan otonomi daerah, korupsi kolektif oleh eksekutif daerah maupun legislastif daerah terhadap APBD menjadi pemandangan di hampir semua daerah. Disebut korupsi kolektif karena pelaku korupsi ini lahir melalui konspirasi yang saling menguntungkan antara DPRD dan eksekutif. Eksekutif daerah maupun legislatif daerah yang yang mempunyai kewenangan dalam proses pembuatan, penyusunan, dan pengesahan APBD justru bertindak sebagai pelaku.

Lebih lanjut aziz mengatakan, penyimpangan terjadi mulai dari penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak daripada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Pengalokasian APBD yang lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dewan daripada pembangunan, menunjukkan bahwa orientasi Pemda dan DPRD lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat daripada untuk pembangunan rakyat.

Artinya, lebih banyak dana yang dianggarkan untuk pembelian dan pemeliharaan mobil dinas anggota dewan, pemberian bermacam-macam tunjangan, pembelian pakaian dinas. Selain itu, bermacam pos lain yang dengan kreatif sengaja diciptakan untuk menambah pundi anggota dewan, ketimbang dana untuk puskesmas dan dana untuk masyarakat lainnya.

Menurut Aziz, dari data-data yang ada terdapat beberapa modus kejahatan korupsi di APBD. Modus pertama adalah penipuan terhadap anggaran. Modus ini dilakukan dengan cara mengambil pos anggaran yang bukan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

Modus kedua adalah menciptakan anggaran baru. Modus ketiga, mark up anggaran. Modus ini terjadi dengan cara melebihkan berbagai tunjangan anggota dewan yang telah diatur, Ada pula modus pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya. Misalnya, dalam APBD, pos anggaran biaya pemeliharaan kesehatan dirinci lagi menjadi tunjangan kesehatan, biaya general check up, dan biaya perawatan pengobatan.

Modus lain, pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Modus selanjutnya adalah menghilangkan pos anggaran. Caranya, dilakukan dengan cara menghilangkan pos anggaran yang telah ditentukan. Dengan cara menghilangkan tunjangan khusus, otomatis dewan tidak membayar pajak penghasilan.

Terakhir, modus pengalihan anggaran. Modus ini dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi. Tetapi kenyatannya, tidak dalam bentuk asuransi, melainkan dalam bentuk uang.

Tokoh Pemuda dan juga pemerhati anti korupsi Sumatera selatan Jarman, juga mengatakan Persoalan lain yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.

Kenyataan ini seringkali dijumpai di daerah-daerah. Aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD adalah sesuatu yang sifatnya adalah rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Padahal PP 25 Tahun 1999 Pasal 27 nyata menggariskan bahwa APBD merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.

Namun dengan adanya paradigma di atas, pada akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam setiap mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik. Akibatnya, masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk anggaran.

Manipulasi bukti perjalanan dinas. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumbar yang kemudian mengundurkan diri, di lembaganya sering terjadi praktek adanya Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, “Ada anggaran 14 juta setahun bagi tiap anggota dewan untuk perjalanan dinas ke Jakarta. Namun kenyataannya, tidak ada yang pergi, hanya kuitansi”. Tegas Jarman.

Lebih jauh Jarman juga memaparkan dugaan korupsi yang juga dilakukan oleh Eksekutif diantaranya penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur. Contoh mengeluarkan memo dan kuitansi fiktif untuk keperluan membeli furniture rumah dinas Gubernur atau Walikota/Bupati dan stafnya, Memakai dana UUDP untuk kepentingan mensukseskan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur atau Bupati/Walikota, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta bendahara untuk mengeluarkan dana untuk kepentingan operasional, perjalanan dinas dan menjamu tamu tanpa disertai surat dan kuitansi resmi.

Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah. dimana kepala daerah sering mengajukan permintaan dana untuk kegiatannya secara pribadi kepada bendahara kas daerah Karena permintaan tersebut diluar pos APBD, maka staf keuangan mensiasati dengan mengeluarkan nota pengeluaran kode D dimana dana yang dikeluarkan bukan dari pos ‘pasal pengeluaran’ melainkan dari ‘ayat penerimaan’ berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya diganti dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemindahbukuan dana kas daerah ke rekening pribadi kepala daerah. Juga sering terjadi, selain itu Manipulasi sisa APBD. Biasanya Kepala Daerah bekerja sama dengan bagian keuangan untuk memanipulasi sisa APBD dengan cara Kepala daerah meminta bagian keuangan untuk ‘mengatur’ agar sisa APBD untuk kemudian dibuatkan pos pengeluaran fiktif yang dititipkan pada pengeluaran dinas-dinas.

Dan manipulasi dalam proses pengadaan. Contoh kasus korupsi Panitia Pengadaan Tanah di mana Sekretaris panitia ikut terlibat dalam melakukan negosiasi dan transaksi harga tanah tanpa melibatkan panitia secara keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagai upaya manipulasi seperti meminta warga yang dibeli tanahnya untuk menandatangani blanko kuitansi yang masih kosong sebelum terjadinya penyerahan uang pembayaran.

Selanjutnya dugaan korupsi yang dapat dilakukan oleh kepala daerah yamg lain adalah Mark up (Penulisan item belanja yang melebihi harga yang tertera dalam SK gubernur/walikota/bupati tentang standarisasi harga barang dan jasa serta kegiatan), Mark Down (Pembuatan estimasi penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga terjadi potential loss).

Terkadang juga Alokasi anggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku (Pembelian mobil dinas yang tidak sesuai dengan PP 7 tahun 2006), Pemborosan anggaran atau inefisiensi (Pemberian Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil tanpa didasarkan pada kriteria/ tunjangan atau gaji buta), Duplikasi proyek (antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang).

Adanya proyek ganda (proyek yang target dan kelompok sasarannya sama, namun dilakukan oleh dua/lebih SKPD), Duplikasi alokasi anggaran (ada alokasi yang sama di belanja langsung dan belanja tidak langsung), Melanggar asas umum pengelolaan APBD yakni manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat (Misal pengadaan buku paket/ajar Rp 90.000.000 sedang untuk rehab kantor bupati yang masih berdiri megah, alokasinya Rp 1.500.000.000).

“Honor atau tunjangan ganda karena rangkap jabatan (honor yang diberikan kepada satu pejabat karena jabatannya. Misalnya sebagai sekda, sebagai pembina, sebagai pemimpin pelaksana dsb)”. Tandas Jarman (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *