LP2I Tipikor : Sita Kekayaan Tak Wajar Semua Pejabat Sumsel

lp2iPalembang, Sumsel (BIN) – Ketua Lembaga Pencegahan Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Koruspsi (LP2I TIPIKOR) DPW Sumatera selatan, Abdul Aziz. ST, mendesak Kejaksaan agar mengaudit kekayaan para pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera selatan serta SKPD di 17 Kabupaten/Kota. Terkait rekening gendut dan kekayaan sangat tidak wajar yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas maraknya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara.

LP2I Tipikor telah mendukung mewujudkan pemerintahan bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Aziz mengatakan, upaya Pemerintah Propinsi Sumatera selatan dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menjalankan roda pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terus digalakkan. Namun, tekad itu belum dibarengi dengan kesadaran para pejabatnya. “Musababnya, sampai saat ini, sangat minim pejabat terkait yang melaporkan kekayaannya, terutama pejabat eselon II mulai pejabat Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Badan. Tak mengerti, tak peduli, ataukah sengaja karena takut penghasilan tak wajar bisa diketahui publik,” ungkapnya.

Sejatinya, lanjut Aziz, setiap pejabat negara dan daerah harus melaporkan daftar kekayaannya merujuk pada dua aturan UU No.28 Tahun 1999, Inpres No 5 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Terkait dengan undang-undang dan instruksi tersebut, serta dengan iktikad menciptakan wajah pemerintah yang bersih, Aziz sependapat jika seluruh pejabat terutama para pejabat eselon II dan III, mulai pejabat Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor, termasuk para kepala Daerah Termasuk harta kekayaan pejabat Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang dan Instruksi Presiden, diwajibkan bagi pejabat terutama eselon I dn II untuk melakukan pelaporan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Pelaporan tersebut, pada tingkat kabupaten/kota disampaikan atau dikoordinir oleh Sekretariat Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk kemudian disampaikan KPK . Tujuannya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas khususnya di kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Kewajiban serupa juga dikenakan untuk pimpinan BUMD.

“Komitmen pejabat dalam melaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaannya sebagai langkah nyata mendukung bagi terciptanya pemerintahan yang baik alias good government,” kata Aziz sangat menyayangkan jika ada pejabat eselon II menolak melaporkan kekayaannya.

Padahal, lanjutnya, paparan harta kekayaan mereka adalah bentuk akuntabilitas publik dan semangat antikorupsi yang menjadi tuntutan reformasi. Tokoh ini juga mengharapkan agar pejabat di daerah lebih proaktif melaporkan harta kekayaannya. Bahkan, khusus pejabat yang baru dimutasi untuk mengisi jabatan lain atau sedang di-nonjobkan, perlu diaudit harta kekayaannya oleh lembaga berwenang. Menurut Aziz, sejumlah pejabat terindikasi memiliki daftar kekayaan di luar batas kewajaran saat menduduki salah satu jabatan.

Dia menduga ada pejabat yang jumlah kekayaannya tiba-tiba melonjak, padahal tidak sebanding dengan jumlah penghasilannya. “Audit itu perlu dilakukan untuk mengidentifikasi oknum pejabat yang terlibat dugaan tindakan korupsi, termasuk para anggota dewan baru,” kata Aziz.

Maraknya kabar PNS yang diduga memiliki rekening gendut dan kekayaan sangat tidak wajar pada SKPD Provinsi Sumatera Selatan. Kami minta agar Kejaksaan audit satu persatu para pejabat terkait, tambah Aziz.

“ Desakan ini semata-mata karena kepedulian dan keprihatinan atas maraknya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara, terkait dengan maraknya PNS yang diduga memiliki rekening gendut. Membantu demi suksesnya Program Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin khususnya di Sumatera selatan ”, ujar Aziz.

Ditambahkan pula bahwa penanganan masalah korupsi saat ini menjadi perhatian semua pihak. Hal itu dilakukan akibat menjamurnya praktek KKN yang sudah terjadi semua sendi-sendi birokrasi. Mulai dari pusat maupun daerah, baik yang melibatkan penguasa maupun pengusaha. Lembaga superbody seperti KPK saja dinilai selama ini hanya fokus terhadap Grand Korupsi di skala pusat akibat banyaknya pemberitaan korupsi yang melibatkan pejabat pusat akan tetapi KPK belum efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi di skala daerah.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan misi KPK itu sendiri, yakni memberantas korupsi tanpa pandang bulu baik dari pusat maupun daerah. KPK seharusnya tidak membedakan porsi mana yang menjadi prioritas pemberantasannya, tapi KPK harus optimalkan pada semua lini birokrasi dari Pusat hingga daerah.

Contoh konkrit seperti Kasus-kasus Korupsi di Sumatera selatan yang sampai saat ini belum mendapat prioritas KPK. Hal ini tentunya sangat mengusik harapan masyarakat Sumatera selatan tentang nasib pemberantasan korupsi baik yang dilakukan oleh kepala daerah maupun kroni-kroninya. Karena selama ini Sumatera selatan bisa dikatakan sebagai daerah yang sangat tertutup dalam hal transparansi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Teriakan penuntasan kasus korupsi dari berbagai elemen sampai saat ini tidak mendapat respon dari institusi hukum terkait. Katakanlah Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan yang selama ini terkesan mengurung diri dan lamban di atas polemik panjang penyakit korupsi.

LP2I Tipikor juga mendorong KPK agar secepatnya memperbaiki sistem penguatan institusi dalam hal memberantas korupsi dengan cara melakukan audit terhadap harta kekayaan para Pejabat yang ada, baik yang berstatus sebagai kepala daerah maupun sebagai pejabat struktural dilingkup pemerintahan daerah. Tak hanya itu KPK juga harus melakukan supervisi dan pemantauan terhadap kasus Korupsi yang selama ini tidak serius ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian, dalam artian kasus korupsi yang tidak mampu dituntaskan oleh Kejaksaan dan Kepolisian maka KPK dapat mengambil alih penuntasan kasus tersebut.

Bisa dikatakan masih banyak lagi polemik-polemik terkait kasus korupsi yang belum terungkap, selain Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah, Wisma Atlit, Sea Game, ISG dan yang lain. Hal ini bertujuan agar pejabat dapat diberikan efek jera atas perbuatan melawan hukum yang selama ini tidak tersentuh Institusi hukum terkait

Sementara itu anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hidayat Kongsu, tak mempermasalahkan bila anggota Dewan selaku pejabat daerah melaporkan harta kekayaannya di awal tugasnya menjabat anggota dewan. “Ini satu bentuk transparansi publik,” tegas Konsu.

Kembali menurut Konsu, pejabat yang menolak menyerahkan laporan daftar ke kekayaannya, patut dipertanyakannya, karena dikhawatirkan pejabat tersebut memiliki kekayaan di luar batas kewajaran. Sementara Wahyuddin menyarankan kepada Walikota agar pejabat yang terindikasi memiliki kekayaan di luar batas kewajaran, agar tidak digunakan lagi untuk menduduki jabatan struktural dan sejenisnya karena dikhawatirkan akan terus menggerogoti keuangan daerah.

“Audit juga perlu dilakukan untuk menelusuri sumber keuangan pejabat, termasuk soal dugaan pungutan liar (pungli) atau menerima fee proyek. Kami di DPRD sangat mendukung walikota untuk menegakkan perubahan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan,” tegas Kongsu.

Untuk mengetahui apakah jumlah kekayaan seorang pejabat publik meningkat secara wajar dan tak wajar sebenarnya tidak sulit. Bukankah gaji mereka sudah diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan kekayaan pejabat publik. Sehingga, tinggal direka-reka saja apakah penambahan tersebut di luar logika selama dia menjabat atau tidak. Kalau ternyata terduga tak wajar, maka perlu dilakukan pengusutan atas harta kekayaan pejabat tersebut. Sayangnya, selama ini tak ada pemeriksaan ataupun pengusutan lebih lanjut terhadap pejabat daerah yang kekayaannya melonjak drastis selama dia menjadi pejabat. Belum pernah ada para pejabat yang nilai kekayaannya ternyata ‘luar biasa’ untuk ukuran gaji yang diterimanya setiap bulan, dilakukan pengusutan terhadap harta kekayaan yang diperolehnya itu.

Selama ini baru sebatas pengumuman kekayaannya para calon kepala daerah yang maju bertarung pada Pilgub maupun Pilwalkot lalu. “Mata kita tidak tertutup terhadap para pejabat publik yang tadinya biasa-biasa saja kemudian menjadi luar biasa kekayaannya setelah menjabat. Sebagian dari mereka yang tadinya memang kita ketahui sudah kaya, menjadi superkaya begitu menjadi pejabat publik hanya satu periode saja. Tidak cuma di eksekutif, di legislatif juga,” kata Konsu.

Penyerahan daftar kekayaan pejabat daerah, baik di eksekutif dan legislatif, memang salah satu cara untuk melakukan pengawasan serta menekan angka korupsi. Dengan penyerahan lalu diumumkan ke publik setidaknya masyarakat memiliki catatan tentang kekayaan sang pejabat tadi. Selanjutnya masyarakat juga bisa memantau dan ikut melakukan pengawasan –paling tidak pada akhir jabatan si pejabat tadi. Tapi, kalau sekadar diumumkan tanpa ada tindak lanjut dari pihak terkait, maka semuanya hanya menjadi catatan di atas kertas belaka. Untuk itulah pihak berwenang terkait dengan pemberantasan korupsi harus bertindak aktif mengusut para pejabat yang lonjakan hartanya tak wajar, baik saat masih menjabat maupun di akhir jabatannya. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *