LP2I Tipikor: Dugaan Korupsi Menggerus Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah Sumsel

lpnPalembang, Sumsel, (BIN) – Sejumlah prioritas nasional dan isu strategis adalah peningkatan daya saing melalui perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja (khususnya tenaga kerja muda). Langkah-langkah terobosan pun telah dituangkan dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Namun itu semua tidak akan terwujud apabila dugaan tindakan korupsi terus terjadi di bumi Sriwijaya Sumatera selatan, hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPW Lembaga Pencegahan Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi ( LP2I-TIPIKOR) Sumatera selatan, Abdul Aziz, ST.

Menurut Aziz, pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam melakukan kegiatan usaha di Sumatera selatan. Rencana pemerintah tersebut disertai peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Aziz juga mempertanyakan, apakah peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastuktur selama ini mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut. Guna menjawab pertanyaan tunggal nan besar itu, lembaganya akan mencoba melakukan studi di 17 kabupaten/kota untuk menguji sejauh mana peningkatan anggaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur (contoh kasus: jalan-jembatan-irigasi) dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada, serta melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas tata kelola infrastruktur itu.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 anggaran belanja Pemda di kabupaten/kota di Sumatera selatan untuk pembangunan infrastruktur berkisar antara 11% – 13%. Namun ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya jalan), bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya.

Hal ini membuktikan peningkatan investasi publik untuk infrastruktur ternyata tidak produktif bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi. Aziz memaparkan bahwa lembagnya menemukan, disebabkan karena adanya faktor dugaan korupsi yang memperburuk kinerja investasi tersebut. Korupsi tersebut biasa dilakukan oleh pelaksana proyek yang menyuap pejabat publik dengan adanya komisi balas jasa dari pemenangan tender proyek infrastruktur fisik sehingga menorbankan mutu infrastruktur yang dibangun.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penggelembungan nilai proyek pemerintah yang termuat dalam mata anggaran APBD, dan kemudian dijadikan sebagai sumber dana yang korupsi. Modus seperti ini dikategorikan ke dalam grand corruption atau political corruption, yakni korupsi yang dilakukan pada level pengambilan kebijakan (penetapan besaran anggaran) yang dilakukan elite politik lokal. Proses penetapan anggaran yang “koruptif” inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran infrastruktur–bukan karena meningkatnya permintaan/kebutuhan akan infrstruktur.

Hal senada juga di sampaikan langsung oleh tokoh dan pemerhati anti Korupsi Sumatera selatan Jarman, menurutnya korupsi yang terjadi pada birokrasi pemerintah merupakan akibat dari adanya tawar-menawar politik yang terjadi pada badan legislatif dan eksekutif daerah.

Selain itu, peningkatan anggaran juga terjadi sebagai dampak dari ekspektasi dari birokrat di daerah untuk mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur. Hal ini tercermin dari peningkatan anggaran belanja pemerintah pada tahun-tahun berikutnya yang optimum dengan tingkat kemampuan menyuap oleh para manajer proyek. Dalam konteks itu, kami mencatat bahwa peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan perencanaan proyek infrastruktur, dapat menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kolusi dalam pembengkakan anggaran. Sayangnya, pada kenyataannya peran masyarakat dalam perumusan dan penetapan anggaran masih sangat minim (kalau pun ada lebih sebatas formalitas).

Jarman menambahkan, praktik korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan peningkatan besaran anggaran, namun tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Penerapan e-procurement memang bisa menajdi salah cara untuk mengurangi praktik korupsi, namun peluang korupsi masih dapat terjadi dengan lemahnya sistem pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur. Korupsi yang terjadi dalam konteks ini biasa terjadi pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, dimana aparat birokrasi pengawas pekerjaan mencoba mencari rent seeking dari pelaksanaan proyek.

Dalam hal ini peluang korupsi atas proyek infrastruktur jalan dapat terjadi walaupun daerah telah menerapkan sistem e-procurement, yakni dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antara calon pemenang penawaran proyek dengan birokrat. Pengurangan spesifikasi khusus merupakan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kepastian memenangkan proyek tersebut. Pada keadaan dimana e-procurement telah diterapkan, korupsi terjadi melalui persekongkolan harga penawaran yang diajukan pihak penawar (bidder) dengan aparat pemda. Biaya kolusi ini kemudian diperhitungkan sebagai ongkos produksi.

Jarman mengharapkan agar Metode pengawasan terhadap proses penawaran proyek pemda yang melibatkan pihak ahli di luar struktur birokrasi pemerintah diperlukan untuk pencegahan korupsi pada proses pengerjaan proyek. Pemda dapat membentuk Tim Adhoc berisikan para ahli dari pihak ketiga non-pemerintah. Audit terhadap proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebaiknya juga dilakukan pada saat proses pengerjaan proyek tersebut dilakukan sehingga dapat meminimalisir peluang-peluang kecurangan yang dapat menjadi peluang korupsi.

Pada keadaan dimana e-procurement belum diterapkan di suatu daerah, serta di mana pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi juga belum efektif, maka menggerakan partisipasi masyarakat sipil (termasuk Media, Kampus dan LSM) dalam pengawasan proses penawaran proyek infrastruktur Pemda merupakan langkah yang mesti dilakukan.

Bukti menunjukan daerah yang telah menerapkan e-procurement cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat sipil yang cukup tinggi, dan sebaliknya yang terjadi pada daerah yang belum menerapkan e-procurement.Peningkatan peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan perencanaan dan pengerjaan proyek infrastruktur dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih formal, bila suatu daerah belum menerapkan e-procurement.(mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *