Kas Daerah Nias Selatan di BANK SUMUT “ Kosong”

Puluhan Miliar Uang Rekanan kepada Pemda Nisel Tidak Terbayar

datauri-file-1Nias Selatan,Telukdalam, (BINPERS.COM) – Pemborosan penggunaan anggaran APBD TA. 2014 oleh pemda Nias Selatan yang dinilai tidak jelas dan terarah, tengah menjadi dilematika yang patut dipertanyakan dan ditelusuri oleh badan pengawas pengelola anggaran daerah baik DPRD maupun BPK untuk melakukan legal audit guna menciptakan lahirnya pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat yang meliputi rekanan,PNS dan Guru Bantu Daerah (GBD)yang kerap dianalogikna sebagai tumbal kepentingan politik penguasa, menyerukan tindakan pemda nisel yang berada di bawah kendali tongkat kepemimpinan “Idealisman Dachi” selaku Bupati untuk segera membayarkan hak masing-masing kontraktor dan PNS maupun honor yang sudah mengabdi.

Kekosongan kas daerah di Bank Sumut Cabang Telukdalam, tidak hanya berdampak pada desakan kepada pemerintah daerah, namun hal ini sangat berpotensi besar pada lumpuhnya sendi-sendi ekonomi masyarakat dan birokrasi pemerintah karena tidak diberi hak oleh pemda Nisel.

Terkait defisit anggaran TA. 2014 yang mencapai Rp 72 Miliar, saat dilakukan konfirmasi oleh sejumlah mas media pada hari Selasa (13/1/2015) diruang kerjanya, Bismarck P Sihotang selaku pimpinan Bank Sumut Cabang Telukdalam, pada keterangannya membenarkan bahwa pihaknya tidak membayarkan sejumlah uang rekanan dan honor GBD maupun uang sertifikasi guru dan lauk-pauk di sebabkan karna kas daerah”Kosong”. Selanjutnya, untuk menyikapi keterangan Bismarck P sihotang, wartawan Media BINPERS.COM langsung melakukan konfirmasi kepada Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi melalui sms, terkait kekosongan Kas daerah di bank Sumut namun Dachi tidak memberi jawaban hingga berita ini dimuat.

Hal senada berbeda dengan komentar kadis keuangan dan kekayaan daerah Ruadat Harita,SE.bahwa defisit anggaran adalah “hal biasa terjadi dan setiap daerah maupun tingkat provinsi juga menglami” bahkan presiden Jokowidodo menaikan harga BBM karna negara mengalami defisit cetus Ruadat.ketika di cecar pertanyaan terkait sasaran APBD TA. 2014 sehingga pemda Nisel mengalami defisit, Ruadat Harita enggan memberi komentar dengan dalih karena baru dilantik jadi kadis Keuangan.

Ketua DPRD Nias Selatan Sidi adil Harita,S.Sos.sebagai pimpinan lembaga pengawas pengelola keuangan daerah,untuk konfirmasi mengenai persoalan ini yang bersangkutan tidak dapat di jumpai oleh media BIN karna kesibukan ungkap ajudannya.lalu pada hari jumat tanggal (15/1/2015) sekitar jam 13.00 wib,ketika dihubungi melalui nomor ponsel pribadinya,Sidi belum bisa memberi komentar karna baru sampai di rumah mau makan siang ujarnya.hingga sore hari di tunggu sekitar jam 14.30 wib untuk memastikan keberadaa ketua DPRD yang baru terpilih ini akhirnya di SMS untuk konfirmasi balik,namun dengan nada singkat Sidi membalas “Mau pulang Menuju Kegiatan Natal”

Akibat tindakan pemda Nisel pada pengelolaan APBD T.A 2014,sudah mulai adanya rumor dari masyarakat yang mencurigai telah terjadinya kebobolan Kas daerah yang dilakukan oleh pihak penguasa. sehingga, Rendos Halawa mantan anggota dewan angkat bicara dan meminta penegak hukum untuk membentuk tim khusus guna pengusutan secara hukum terutama Kapolres Nias Selatan dan Kajari Telukdalam,karena menurutnya proses pencairan dan pertanggungjawaban APBD seyogianya sudah berakhir per 31 Desember 2014.(Zet/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *