Disperindag Kota Jambi Komitment Tangani Sengketa Konsumen

IMG_0001
Kepala Dinas Perindusterian dan Perdagangan Kota Jambi Drs.H.Izar Muzani,ME

Jambi, (BINPERS.COM) – Walau BPSK Kota Jambi belum terbentuk, namun Disperindag Kota tetap komit tangani sengketa Konsumen dengan Perusahaan Jasa, hal ini dikatakan kepala Dinas Perindusterian dan Perdagangan Kota Jambi Drs.H.Izar Muzani,ME,Rabu (14/01) kepada media BINPERS.COM.

Geliat pembangunan Kota jambi serta pertumbuhan ekonomi masyarakatnya sangat signifikan seiring bertumbuhnya investasi diberbagai bidang seperti Dealer motor dan Dealer mobil bekas maupun baru. Namun tidak sedikit pula terlihat sengketa antara Konsumen dan Perusahaan Jasa dengan berbagai macam bentuk permasalahannya.

Persoalan sengketa konsumen dan perusahaan jasa ini didominasi ketidak pahaman konsumen itu sendiri tentang apa yang dia (konsumen, red) tanda tangani dengan pihak perusahaan jasa itu sendiri. Dan beberapa konsumen mengaku merasa tertipu dengan berbagai kebijakan perusahaan dimana mereka tercatat sebagai konsumennya.

Banyak persoalan konsumen yang terkadang nyaris merugikan,pemerintah telah membuat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen.

Walau belum terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Jambi, Disperindag Kota tetap berkomitmen menyelesaikan sengketa konsumen tersebut.
“Sembari menunggu dibentuk pengusulan BPSK melalui Kementerian Perdagangan dan Peridusterian kepada Presiden, Disperindag Kota jambi dan Tim Mediator dari Disperindag Provinsi serta LPKSM telah memediasi atau menyelesaikan sengketa konsumen seperti Leasing, tentang perampasan roda dua dan roda empat, klaim asuransi kendaraan antara konsumen dan produsen, penyelesaian masalah KWH listrik, asuransi kecelakaan, dan masih banyak yang lain untuk diselesaikan saat ini,”ujar Izar Muzani pada media-BINPERS.COM. (Ranto)

3 tanggapan untuk “Disperindag Kota Jambi Komitment Tangani Sengketa Konsumen

  • 18 Oktober 2015 pada 16:21
    Permalink

    Saya ada mengambil perumahan bersubsidi tipe 36, tapi ketika akat keridit mereka bilang subsidi sudah tidak ada lg, kita kecewa tapi tidak bisa berbuat apa2, karna uang sudah banyak keluar untuk dp, dan menambah untuk pembangunan rumah,, yg lebih buat saya kecewa , pihak bank tidak pernah ada pemberitahuan kalau suku bunga naik, jadi tiap bulannya saya terus terutang, karna merasa bank ini tidak transparan saya mau pindahkan kebank lain, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan suratnya padahal suda jalan 3 thn, mohon pertolonganapa yg harus kami lakukan

    Balas
  • 11 Agustus 2017 pada 10:53
    Permalink

    Saya punya pelanggan yang bermasalah dengan bank macet pembayaran kredit. Yang menjadi anggunan sertifikat kebun plasma. Perlu diketahui macet pembayaran dikarenakan menurunnya hasil panen kelapa sawit tapi pihak bank bukan mencarikam solusi malah menyarankan agar kebun dijual untuk melunasi hutangmya kepada pihak bank

    Balas
  • 28 Januari 2018 pada 16:21
    Permalink

    Saya juga ambil perumahan bersubsidi 2014 lalu skrng udh jalan 3 tahun lebih pertengahan 2016 kemarin ada yg menggugat lahan/tanah perumahan yg sy ambil ini, lalu DESEMBER 2017 kemarin si penggugat menang di pengadilan PTUN jambi bahwa sertifikat saya skrng sudh di nyatakan tidak sah oleh pengadilan PTUN jbi,sedangkan developer/pengembang, katanya dia akan ganti semua uang konsumen yg sudah masuk, dan sampai skrng ini belum ada di ganti,bgtu jg pihak bank katanya dia mau bikinkan sy surat perjanjian antara konsumen dgn developer dan bank, sampai skrng ini tidak ada surat perjanjian itu kami terima malahan kami di suruh orang bank bayar terus ,
    MOHON BANTUAN NYA PAK supaya kami tidak di rugikan oleh pihak bank dan developer sekian TERIMA KASIH

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *