Puluhan Warga Rambang Pakai Meteran Listrik Ilegal

Foto : Aldo/BINPERS Suasana rapat pertemuan warga dengan anggota dewan membahas soal meteran listrik ilegal
Foto : Aldo/BINPERS
Suasana rapat pertemuan warga dengan anggota dewan membahas soal meteran listrik ilegal

Muara Enim, SUMSEL, (BIN) – Beberapa perwakilan warga Desa Suban Jeriji yang tergabung dalam Forum Suban Bersatu, mengadu ke anggota DPRD Muaraenim, Senin (1/12). Mereka mengaku telah tertipu meteran listrik bodong. Kepada anggota dewan warga ini mengaku dirugikan jutaan rupiah dan meteran dicabut PLN Pendopo secara sepihak.

Menurut kuasa hukum masyarakat Suban Jeriji Rahmansyah SH MH didampingi perwakilan masyarakat desa dan LSM Forum Suban Bersatu, bahwa sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 800 kepala keluarga (KK) di Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Muaraenim, secara kolektif memasang aliran listrik PLN, dan membayar uang meteran dan lain-lain baik secara kontan Rp 3,7 juta dan kredit Rp 6 juta melalui CV Penukal Muda Teknik yang merupakan kontraktor PLN.

Namun seiring waktu, ternyata ada 68 KK yang meterannya tidak terdaftar serta tidak mempunyai nomor kontrak sehingga pelanggan tidak bisa membayar listrik.

Selain itu juga, tiang penyangga dari jalur induk ke rumah penduduk tidak terpasang. Permasalahan timbul, kata Rahmansyah, ketika petugas PLN Rayon Pendopo bersama tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pencabutan dan menyita meteran serta kabel SR, dengan alasan ilegal. Akibatnya, warga dirugikan baik materil dan moril sebab selain sudah kehilangan uang, juga rumah mereka harus kegelapan.

Ditambahkan Bastiar Efendi (50) warga Dusun I Suban Jeriji, pihaknya tahu jika meteran milik mereka tidak terdaftar di PLN, ketika akan membayar di PLN.
Menurut petugas PLN, bahwa meteran mereka illegal. Padahal mereka resmi dan telah membayar lunas biaya pemasangannya seperti warga lainnya yang tidak bermasalah.

Wakil Ketua DPRD Muaraenim Jonidi dan Dwi Windarti didampingi Devi Harianto dan Herman Adi, mengatakan persmasalahan ini terjadi tentu tidak lepas dari lemahnya pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Muaraenim, terhadap kinerja kontraktornya.

Untuk kontraktornya yang nakal diharapkan agar di-blacklist. Dan hari ini, Selasa (2/12), surat akan dikirim kepada Distamben Muaraenim, Pimp inan Ranting Rayon Pendopo, Pimpinan Ranting Prabumulih, CV Penukal Muda Tekhnik, dan Kades Suban Jeriji.

“Kita akan panggil seluruh pihak terkait, supaya permasalahan ini jelas dan transparan,” pungkas Dwi.

Kontributor: Aldo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *