Masyarakat Rempang Galang Minta KPK Tangkap Mafia Lahan Di Batam

image005Kepri-Batam, (BIN) – Masyarakat Rempang Galang melakukan asksi demo ke Kantor Walikota Batam, senin (1/12/2014). Dalam orasi yang dipimpin Gerisman Ahmad yang diwakili Sony, meminta Walikota Ahmad Dahlan dapat ditemui untuk berbicara ke masyarakat yang ada di Rempang Galang dalam hal status penduduk dan lahan. Karena lahan disana banyak dikuasai oleh Investor/pengusaha.

“Sedangkan kami rakyat kecil tidak diakui untuk memiliki lahan disana, ini sama saja diskriminasi untuk hidup dan berbangsa di negara kita sendiri,” ungkap Sony.

Padahal, sambungnya, disana banyak lahan yang telah dijadikan lahan pertanian yang terindikator milik Aperatur Pemerintahan Kota Batam dan diduga anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

“Kami masyarakat bodoh yang tidak mempunyai segudang pendidikan dan pengalaman. Ini sama saja rakyat sendiri dijajah pemerintahan sendiri atau rakyat sendiri. Mana yang dikatakan untuk rakyat? semua bohong. Pemerintahan ada karena ada warga, ketika mau jadi pemimpin minta dukungan kapada masyarakat, tapi apa yang didapatkan, tidak ada,” kata Sony.

Kasi BP Batam Eka Ilham dan Gerisman Ahmad
Kasi BP Batam Eka Ilham dan Gerisman Ahmad

Ditegaskannya, kalau kepentingan atas nama Negara cepat diberi dan diproses, lahan cepat diberi papan nama dengan tanah ini milik TNI atau Polri atau yang mengatakan Lembaga Negara. “Sekarang masyarakat meminta sedikit haknya untuk hidup, mana untuk rakyat ?! “

Soni membeberkan, kalau lahan dari Jembatan satu sampai Enam masih status QUO atau milik Negara yang mempunyai kawasan Hutan Buruh dan Hutan Konservasi mana patok dan batasnya. Pertanyaannya, kemana anggaran yang selama ini dikucurkan di sana ?

“Hutan disana sekarang sudah Gundul, kamipun tidak tau kalau ada batas-batas hutan. Mustofa dan Ahmad harus duduk bersama dan memperhatikan masyarakat yang ada di pulau-pulau sekitar. Kalau tidak kami masyarakat beserta istri dan anak-anak generasi kami tidak mempunyai legal untuk tinggal di Negara NKRI ini. Jangan seolah-olah di pemberitaan terjadi pertentangan, tapi itu hanya kucing-kucingan, karena Batam mempunyai dua kepemimpinan untuk suatu kepentingan,”. Tukasnya

“Saya juga meminta KPK segera menangkap dan mengadili Ahmad Dahlan dan Mustofa Wijaya terkait masalah lahan yang ada di Kota Batam. Kalau terkait data-data kongkrit atau modus , sudah pasti KPK sudah mengetahui dan mengantongi masalah lahan di Kota Batam. Karena masalah Lahan di beberapa Propinsi, Kabupaten dan Walikota di Indonesia dalam orasi di BP Batam, setelah berorasi di Pemko Batam.” Tegasnya

image004Gerisman Ahmad perwakilan yang juga mantan Lurah dalam orasi mengungkapan kekesalan terhadap pimpinan Daerah Kota Batam beserta jajarannya, kalau ditemui, alasannya sibuk dan tidak ada di tempat. Tapi kalau mau ketemu pengusaha dan pejabat selalu dengan hormat dan santun, tapi kalau masyarakat , ya seperti inilah hasilnya, apalagi sekarang mendekati massa politik untuk menjabat pimpinan Gubenur. “Kami hanya ingin bertemu kepada pimpinan OB untuk melakukan pertanyaan terkait lahan di Barelang.” Harapnya

Dalam ± 1 jam berorasi, perwakilan BP Batam mempersilakan perwakilan untuk bertemu di gedung serba guna BP Batam yang diwakili Kasi Humas Eka Ilham dan Yudi. Dalam pertemuan, Gerisman, Sony dan Tokoh masyarakat meminta status masyarakat yang tinggal disana beserta lahan tidak lagi menjadi status QUO atau Milik Negara.

“Supaya kami juga mempunyai sertifikat kepemilikan lahan. Kalau hanya bayar UWTO, kami mungkin mampu untuk membayar, tapi jangan ada lagi kutipan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kami sudah menanyakan kepada Dispenda Jefridin terkait PBB, beliau mengatakan itu peraturan atau UU yang disahkan dan dilaksanakan. Jadi menurut pandangan kami itu keliru, berarti membayar 2 kali kepemerintah, dan kami kisini tidak ada kepentingan lain, hanya meminta hak-hak kami. Apalagi disana adanya Aset-aset BP Batam dan Kampung Vietnam. Kalau kita lihat di kampung Vietnam saja sekarang siapa yang menjadi penanggung Jawab, karena anggaran selama ini larinya kemana. Di kelurahan Sejantung banyak terdapat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan baik dari OB dan Pemko Batam, salah satu contoh pengadaan genset dan jalan Redimix, tapi kami tidak bisa menikmati terangnya pada malam hari. Gimana generasi anak kita untuk akan datang.” Ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut Ilham mengatakan akan membuat laporan kepada Pimpinan Bapak Mustofa Wijaya terkait masalah ini, karena BPN sekarang sudah menjadi kesatuan Menteri Agraria, karena ini juga harus ada persetujuan dan beberapa mekanisme yang harus dijalani, “semoga pimpinan Negara Presiden Jokowi dapat mendengar apa yang kita ajukan.”

Sony juga berpesan kepada Ilham, bahwa aset yang ada di pantai Melur telah rusak parah dan rata, dan sekarang rumah miliknya telah dipanggang oleh si jago merah oleh perbuatan seseorang dan telah ia laporkan kepada pihak kepolisian.

“Masalah kampung Vietnam, kami juga pihak OB tidak bisa berbuat terlampu jauh. Karena itu ada juga prosedur kalau pemerintahan masuk kesana.” Tandasnya.

Point Orasi:

  1.  Seluruh Lahan Tanah garapan masyarakat diterbitkan sertifikat oleh pemerintahan
  2. Kami menolak diberlakukan dua kali pembayaran pajak yang jelas sangat membebani masyarakat seperti di kota Batam dengan membayar UWTO dan PBB.
  3. Jika pemerintahan tidak bisa memenuhi tuntutan kami, maka kami masyarakat rempang galang khususnya akan keluar dari pemerintahan kota Batam dan meminta dikembalikan ke Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang menjadi kota Tanjung Pinang.
  4. Setiap kampung tua harus mempunyai legalitas resmi dari pemerintah berupa sertifikat tanah dan IMB , tidak seperti kampung tua yang ada di Kota Batam.(Arianto)

Satu tanggapan untuk “Masyarakat Rempang Galang Minta KPK Tangkap Mafia Lahan Di Batam

  • 28 September 2017 pada 10:24
    Permalink

    bp hanya PENGELOLA, BUKAN pemilik, tidak boleh merampoki lahan masyarakyat miskin. periksa undang eks belanda, bukan kaih uang habis perkaraaaa. Hukum mati koruptorm, dan tidak boleh di taruh di makam pahlawan, beberkan kasus mega korupsi pertamina, Haji Taher, yang RI kalah di pengadilan Singapura, tangkap pembunuh Munir, dan pe menjara Antarsari.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *