LSM Barelang : Kejari Batam Diduga Bermain Mata Kasus Korupsi

yusril-kejari“Diduga kuat Walikota, Wakil dan Sekda Batam Back-Up Bawahan”

Kepri, Batam, (BIN) – LSM Barelang yang mendesak Kejaksaan Negari Batam harus gesit dan gencar terhadap kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kota Batam. Hal tersebut dikatakan Yusril saat dikonformasi Media BIN, belum lama ini.

Menurut Yusril, banyak kasus Korupsi yang terdengar di Kota Batam belum adanya transparansi dari kejaksaan sampai saat ini. Contoh yang mengelitik, sejumlah kasus korupsi di aperatur negara pemerintahan Ahmad Dahlan atau di SKPD seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidkan, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kota, Dispenda dan termasuk juga Dinas Pekerjaan Umum yang banyak mengeluarkan realisasi Anggaran Belanja Daerah yang dapat merugikan Negara atau kebocoran Kas Daerah yang tidak tepat untuk realisasi perencanaan sebenarnya.

Proyek Jalan Hancur
Proyek Jalan, Hancur

“Di SKPD Distako saja yang kita cek di ULP atau LPSE Kota Batam, banyak proyek-proyek yang diduga kuat permaianan kroni, kerabat atau seseorang yang bisa joint partner untuk tidak transparansi ke public atau kemasyarakan. Contoh, dugaaan korupsi PT Raja Mustika terkait pengadaan Lampu Hias dalam arena MTQN APBD 2014 senilai Rp 1,4 Milyar. Masalah ini diduga adanya peran-peran petinggi daerah Kota Batam Ahmad Dahlan dan ditambah diberbagai SKPD-SKPD yang menjadi syarat Kolusi dan Nepotisme, antara lain permaianan proyek tersebut dengan tim pelaksana menguasai proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) dan perawatannya di PU dan Distako itu sendiri, belum lagi dicek standar baku dan mutu terkait produk yang di pakai. Kalau tim teknis sudah pasti juga dapat, karena untuk membuat laporan pertanggung jawaban ke Badan Pemeriksaan Keuangan RI,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Yusril, terkait kasus korupsi di Kota Batam sangat memperhatinkan. “Kalau Kejari Batam tidak mampu menanggani Kasus Kurupsi, tolong siarkan ke masyarakat apa yang menjadi kendala, biar masyarakat tau apa penyakitnya di Kejaksaan. Kalau seperti ini loyo terus, siapa lagi yang akan memecakahkan Kasus Korupsi Setinggi Gunung Es? atau memang sudah di-petieskan supaya kaku.
Untuk itu saya mendesak Kejari Batam Periksa, Tangkap dan Penjarakan terhadap Korupsi-Korupsi di Kota Batam, kalau tidak, Kejaksaan Agung harus menggambil sikap tegas untuk mengakhirinya, dan jangan Kejaksaan Agung punya suatu kepentingan di Batam atau khususnya Kepri ataupun jabatan-jabatan”.

Proyek yang sedang berjalan, Gedung Bersama
Proyek yang sedang berjalan, Gedung Bersama

Yusril juga mengatakan Kasus korupsi di Kota Batam diduga kuat di Back-Up Ahmad Dahlan, Wakil dan Sekda. “Saya juga menghimbau masyarakat jangan terlenggah dengan suatu janji-janji pembangunan di lingkungannya, itu suatu keharusan pemerintah membangun Infrastruktur di lingkungan setempat. Jangan lupa dicek dari awal pekerjaan sampai akhir atau finishing pekerjaan, semua harus transparansi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2018. Sekarang saya lihat banyak pruyek drenase tidak mempunyai papan nama berdasarkan Prepres 54 yang diubah 80. Dan masa proyek kontruksi maximal 10 Tahun lamanya untuk menghemat Anggaran.”. Tegasnya

Kejaksaan Negeri Batam Yusron ditemui kantornya, Jumat (05/12/2014) tidak dapat ditemui. Menurut salah staf yang ada di kantor tersebut mengatakan, “Bapak lagi sibuk, silakan aja ke Kasi Pidana Kusus.” Ujarnya

Ketika dikonfirmasi sekali lagi, apakah benar Bapak sibuk dan kapan ada waktu ? staf Yusron menjawab tidak tau. Begitupun saat ditanya kembali, siapa saja bapak menerima kunjungan atau tamu, staf Yusron tidak menjawab.

Kasi Pidana Khusus Tengku Firdaus yang dikomfirmasi, melalui salah satu staf menjawab tidak dapat ditemui beliau lagi sibuk. “Kita tidak tau kapan bisa ketemu beliau.” Dan ketika dikomfirmasi mengapa sekarang pintu memakai otomatis kejaksaan? Stafnya menjawab sedikit nyeleneh sudah lama. “Di Kepolisian aja seperti itu di Reskrim,” dan menantang mengajak kekantor reskrim yang terdekat.

“Mas belum pernah ke Jakarta ya, sekarang sudah seperti itu semua pintu otomatis, itukan pengamanan, tidak ada kaitannya dengan keterbukaan Informasi, saya dari Kejaksaan Agung sebelumnya. Semua itu kitakan hanya ikuti perintah, maskan pasti tau itu, kita segala sesuatunya harus terkendala izin,” singkatnya.

Sementara itu Yusril mengomentari penolakan Kejaksan Negeri Batam yang tidak dapat ditemui. “Jadi siapa aja yang bisa menemui Pak Yusron yang terhormat sebagai Aperatur Negara dan Pimpinan? anak buah ya pasti ikut aja, karena yang melakukan pertangungjawab itulah pimpinan. Sayang sekali di Negeri kita ini Indonesia Raya, tapi masih bersifat egois dan diskriminasi antar anak bangsa. Jadi siapa yang memang harus ketemu dan untuk bertemu, orang yang pakaian rapi baju bermerek, orang antar lembaga-lembaga, atau orang meminta sedekah?” sindirnya.

Jadi kalau egoisnya Kajaksaan seperti itu, kata Yusril, berarti jangan bergabunglah diantara orang-orang miskin atau tidak berkelas. “PERS kan berhak menjumpai untuk mengambil keterangan yang dikonfirmasi, karena itu tugas dari PERS itu sendiri. Kalau begini ala mak, mau jadi apa generasi kita selanjutnya.” Tegas Yusril

“Terkait izin penyidikan, izin apaan, itukan bukan Kepala Daerah, Wakil, Sekda atau DPR. Yang disidik siapa dan izin apa? “ tandasnya.

Dari temuan media berita investigasi nasioanal/binpers.com, tersirat dugaan Korupsi di BAPEDAL Kota Batam macet terkait realisasi Proyek Laboratorium dan Pengadaan Mobil Dinas yang pernah disidik Kasi Pidsus sebelumnya, Nuni. (Arianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *