LP2I Tipikor Sumsel Ungkap Dugaan Korupsi Kabupaten Musi Rawas Era Ridwan Mukti

H.Ridwan-Mukti
H.Ridwan Mukti

Musi Rawas, Sumsel, (BIN) – Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memperoleh sekaligus kewenangan, diskresi kebijakan, dan sumber pembiayaan. Namun sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan pembangunan sistem integritas yang kuat. Sehingga yang terjadi adalah korupsi selalu mengikuti kekuasaan. Tanpa sistem integritas yang kuat, berbagai sumber daya yang berpindah tangan ke daerah tadi bisa menjadi pintu terbuka korupsi.

Segala hal yang masuk ke daerah, tetapi tidak terkelola dengan baik maka akan berdampak pada layanan publik yang buruk dan praktik kejahatan anggaran. Dimana saat ini sudah pada tahap kritis yang mengerikan. Apalagi para pemain politik di level lokal rata-rata adalah orang lama di sistem yang baru, juga politisi karbitan dan petualang yang mencoba peruntungan nasibnya di lapangan politik.

Salah satu contoh adalah kabupaten Musi Rawas (Rawas), bagaimana seorang bupati Mura, Ridwan Mukti tidak bisa menuntaskan kasus sengketa perbatasan Lahan Suban IV yang akhirnya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggugat Mura ke pengadilan lantaran kasus ini berlarut larut, hal tersebut di sampaikan langsung oleh ketua DWP LP2I Tipikor Sumatera Selatan Abdul Aziz ST di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya hal tersebut di perparah dengan Ketidakmampuan Bupati Mura, Ridwan Mukti dalam menyelesaikan batas wilayah operasional PT Gorby Putra Utama (PT. GPU) yang bersengketa wilayah dengan PT Sentosa Kurnia Energi (PT SKE) yang mengantongi izin Pemkab Muba hingga terkatung-katung bertahun-tahun membuat Gubernur Sumsel H Alex Noerdin harus turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Sebelumnya konflik tapal batas antara Kabupaten Muba di Desa Suban Jaya dengan Kabupaten Musi Rawas (Mura) di Desa Pauh, semakin memanas. Konflik terjadi akibat gesekan antara Perusahaan Tambang Batubara yang mengantongi izin dari Mura yakni PT Gorby Putra Utama (PT. GPU) dan PT Sentosa Kurnia Energi (PT SKE) yang mengantongi izin Pemkab Muba.

“Kasus-kasus tersebut sengaja dibiarkan pihak Mura, sementara pihak Mura terus bermain dalam tatanan lokal keberhasilan semu yang mereka klaim raih yang sebenarnya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Mura sendiri. Publik seakan dilupakan dengan dosa masa lalu yang di buat pihak kabupaten Mura dengan sejumlah kasus korupsi yang mencoreng nama Mura itu sendiri,” jelas Aziz.

Sejumlah kasus korupsi yang mencoreng nama kabupaten Mura adalah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Drs Syaiful Anwar (52) mantan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musirawas yang menjadi terdakwa dugaan korupsi dan telah di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan APBD Kabupaten Mura tahun anggaran 2009 dalam kegiatan-kegiatan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Mura mulai Januari hingga Desember 2009, dengan kerugian negara mencapai Rp 428.130.519,12.

Ada pun kegiatan-kegiatan yang diduga dikorupsinya, berupa pemotongan uang administrasi proyek kegiatan, kegiatan pengadaan sarana penyimpanan. Kemudian, kegiatan pengadaan mebeleur, kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Romi Krisna menjadi tersangka dugaan korupsi dana Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) 2008.

Dugaan korupsi yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Sumsel 2008 senilai Rp1,3 miliar tersebut terkuak setelah ada laporan dari sejumlah LSM di daerah itu dan hasil audit BPKP Palembang bahwa para tersangka telah melakukan pomotongan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), uang sewa tenda, asuransi, biaya angkutan logistik, biaya pelipatan surat suara serta PPN dan PPH yang tidak disetorkan ke kas negara.

Selain itu pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Mura telah menetapkan Bank Cabang Sumsel Cabang Lubuk Linggau sebagai Kas Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 23/KPTS/VIII/2006 tentang Penunjukan PT. Bank Sumsel Cabang Lubuk Linggau Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006.

Hasil pemeriksaan atas rekening koran Kas Daerah yang diterbitkan oleh Bank Sumsel diketahui bahwa selama tahun 2006 terdapat pengeluaran Kas Daerah yang tidak melalui mekanisme menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp18.000.000.000,00. Pengeluaran tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perintah Over Booking/ pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah DAU Nomor Rekening 143.30.000013 ke rekening titipan sementara Bank Sumsel dengan Nomor Rekening 219.950.001.360.

Dana di rekening sementara tersebut kemudian dicairkan oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah atas persetujuan Kepala Daerah. Menurut konfirmasi yang didapat dari Kepala Bagian Keuangan, pengeluaran-pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebelum APBD Tahun Anggaran 2006 disahkan. Selain itu diketahui juga bahwa pada Tahun Anggaran 2005 terdapat peminjaman dari rekening sementara sebesar Rp5.000.000.000,00 yang belum dikembalikan, sehingga total peminjaman dari rekening sementara pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp23.000.000.000,00 (Rp18.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa setelah APBD Tahun Anggaran 2006 disahkan tanggal 24 April 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006, belum semua peminjaman dari rekening sementara yang dikembalikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 jumlah yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp13.485.206.300,00.

Dengan demikian per tanggal 31 Desember 2006 masih terdapat pinjaman yang belum dikembalikan sebesar Rp9.514.793.700,00 (Rp23.000.000,00 – Rp13.485.206.300,00). Sisa pinjaman tersebut telah dibayar oleh Pemegang Kas pada tahun 2007 sebesar Rp9.514.793.700,00

Pengembalian sebesar Rp9.514.793.700,00 tersebut baru dilakukan pada tahun 2007 dikarenakan dana yang tersedia pada tahun 2006 sudah tidak mencukupi lagi. Dari data tersebut dapat disimpulkan pembayaran sisa pinjaman pada tahun 2005 dibiayai menggunakan dana dari pencairan SPMU pada tahun 2006, dan pembayaran sisa pinjaman pada tahun 2006 dibiayai menggunakan dana pencairan SPMU tahun 2007.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Mura pada Tahun Anggaran 2006 melakukan lapping dalam pengelolaan keuangan dengan jalan membebankan pengeluaran tahun 2005 pada tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00, dan pengeluaran pada tahun 2006 atas beban pengeluaran 2007 sebesar Rp9.514.793.700,00.

Dugaan korupsi lainnya jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan akhirnya menetapkan 32 orang mantan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan pos anggaran Setda Pemkab Musi Rawas senilai Rp1,8 miliar.

Akibat kerawanan korupsi di Mura ini setidaknya terdapat empat arena rawan korupsi . Yang pertama yakni peluang korupsi terbuka saat penyusunan peraturan daerah.

Dimana penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari proses tawar-menawar. Apalagi untuk perda yang bermuatan politis dan berdampak anggaran yang cukup besar. DPR tidak mau meloloskan begitu saja, ada proses tawar-menawar. Lalu Peluang korupsi lainnya adalah berhubungan dengan investasi. Sedangkan peluang yang paling menganga terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Dan hingga saat ini 70 persen kasus korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang paling marak terjadi.

“Sudah terlalu sering suara keprihatinan orang atas maraknya korupsi di daerah sejak otonomi daerah (otda) digulirkan satu dasawarsa silam, tapi hingga kini belum ada solusi mujarab mengatasinya”. Tandas aziz

Kondisi itu membuat tujuan otda tak kunjung tercapai. Niat menjadikan otda untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat masih sebatas impian. Masih jauh panggang dari api. Yang ada hanyalah raja-raja kecil yang kaget menikmati dana APBD yang berlimpah sebagai buah dari pelaksanaan otda seperti yang terjadi di kabupaten Mura, sementara rakyat dibiarkan miskin.

Harus ada sanksi hukum yang berat bagi para koruptor di daerah agar muncul efek jera. Dengan segala kelemahannya, kita tetap berharap kepada KPK, karena fakta membuktikan bahwa polisi dan jaksa masih belum terlalu meyakinkan dalam pemberantasan korupsi.

“Untuk itu, kita mendesak pemerintah untuk tidak menahan-nahan anggaran bagi terbentuknya Pengadilan Tipikor di setiap ibu kota kabupaten/kota sehingga KPK bisa cepat hadir di daerah,” tegas Aziz.

Kita bukannya menolak otda. Kita tetap melihat otda sebagai solusi mempercepat pencapaian pembangunan di daerah. Kita pun tidak menutup mata atas keberhasilan pembangunan di sejumlah daerah sejak otda digulirkan. Tapi, harus jujur diakui, jumlah daerah yang gagal masih jauh lebih banyak karena dana APBD yang seharusnya digunakan membiayai pembangunan, justru dibelokkan ke kantong para elite politik di daerah.

Selain mempercepat kehadiran KPK di daerah, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) juga perlu ditata ulang. Kita melihat sistem pilkada saat ini juga berpotensi besar menciptakan pemimpin-pemimpin yang korup.

Sistem pemilihan yang membutuhkan dana yang sangat besar jelas sangat tidak mendukung bagi hadirnya seorang pemimpin yang anti-korupsi.

Ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada sangat mahal. Untuk menjadi gubernur, seorang kandidat bisa mengeluarkan dana hingga puluhan miliar rupiah. Dana itu dipakai untuk membeli kendaraan politik atau dukungan partai politik, pengadaan alat peraga kampanye, biaya tim sukses, dan honor saksi di tempat pemungutan suara. Calon kepala daerah juga kerap diminta memberikan bantuan untuk masyarakat atau lembaga sosial. Biaya itu sangat tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima setelah menjadi kepala daerah.

“Dengan kondisi itu, bisa dibayangkan apa yang dilakukan seorang kepala daerah untuk paling tidak mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkannya. Mencari pemimpin di negeri ini yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat tanpa memperhitungkan materi yang dikeluarkannya tak ubahnya mencari jarum di tumpukan jerami,” ungkap Aziz menutup pembicaraan. (mas)

Satu tanggapan untuk “LP2I Tipikor Sumsel Ungkap Dugaan Korupsi Kabupaten Musi Rawas Era Ridwan Mukti

  • 27 Desember 2014 pada 09:22
    Permalink

    Maju terus DPW LP2I Tipikor Sumatera Selatan, mari kita selamatkan negara dan bangsa ini dari jurang kehancuran….!!!

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *