LP2I Tipikor Sumsel Ungkap Cara Oknum PNS Menilep Anggaran Perjalanan Dinas

pedoman-pelaksanaan-perjalanan-dinas-2013Palembang, (BIN) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Ketua Lembaga Pengawasan Pencegahan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LP2I Tipikor) DPW Sumatera Selatan, Abdul Aziz, mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.

Dirinya juga mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu, “Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut,” katanya.

Hasil pemeriksaan Tim Investigasi menyebutkan, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar miliaran rupiah, dan yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni diantaranya ada di dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pengelola Keuangan .

Di jelaskan bedasarkan data, BPK www lihat id menyatakan www lihat idmodus www lihat idperjalanan dinas www lihat idganda ialah www lihat idseorang PNS menjalani dua www lihat idagenda di dua tempat dalam waktu bersamaan. www lihat idModus ini merugikan www lihat iduang negara yang wwcukup signifikan. “Misalnya, www lihat idtanggalwww lihat id sekian dia dinas www lihat idluar kota twww lihat idapi juga rapat di Jakarta,” www lihat idungkap Aziz.www lihat id.

Selain itu BPK www lihat idmenemukan www lihat id banyak PNS yang www lihat id tidak melaporkan www lihat id tanda bukti www lihat idbiaya perjalanannya. Ini kerap terjadi www lihat id karena metode www lihat idpembiayaan masih www lihat idmenggunakan lump www lihat idsum.

Lumpwww lihat id sum ialah www lihat idpembayaranwww lihat id biaya perjalanan dinaswww lihat id di muka.www lihat id Inilah www lihat idkelemahanwww lihat id perjalanan dinas dan mencobawww lihat id diperbaiki dengan www lihat idmetode at cost. Metodewww lihat id at cost mengharuskan seorangwww lihat id PNS menyertakan tanda bukti www lihat idpemakaian dana dalamwww lihat id proses penggantian.www lihat id

BPK jugawww lihat idmenemukan www lihat idmasih banyakwww lihat id perjalanan www lihat iddinas yang tetap www lihat iddibayarkan meski www lihat idagenda dinas telah dibatalkan. www lihat idPraktik ini suburwww lihat id di kalangan www lihat idPNS setelah banyak www lihat idditemukan kongkalikong www lihat iddengan agen biro perjalanan.www
lihat id

Praktikwww lihat id ini banyak terjadi diwww lihat id lingkungan instansi www lihat idpemerintah karena www lihat idlemahnya pengawasan.www lihat id “Di situ sudah lengkap www lihat idsebenarnya, nothing’s wrong www lihat idmenurut Aziz dengan peraturan. www lihat idPelaksanaannya ini yang suka ngawur www lihat idtidak ada pengawasan,” ujarnya.

Lebih jauh BPK www lihat idmenyatakan banyak www lihat idPNS yang meminta www lihat idfasilitas yang www lihat idmelebihiwww lihat id batas www lihat idseharusnya dalam sebuah perjalanan dinas. Aziz www lihat Aziz mencontohkan semisalwww lihat id dari sisi penginapan.

PNSwww lihat id kerapwww lihat id meminta fasilitaswww lihat id penginapan www lihat idbintang empat padahal www lihat idseharusnya dia mendapatkan www lihat idhanya bintang tiga.www lihat id Fasilitas bintangwww lihat id tiga dinilai www lihat id sudah cukup nyaman.

yaidpraktikwww lihat id kongkalingkongwww lihat id antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat www lihat idpenyimpangan www lihat idanggaran perjalanan dinas semakinwww lihat id tinggi.www lihat. “Masih www lihat idbanyak agen-agen perjalanan yangwww lihat id menyediakan www lihat idfasilitas ini www lihat id(tiket palsu),” tutur Aziz.

Aziz aadmeminta agar perjalananwww lihat id dinas ditertibkan. di masa era Jokowi ini lihat id tidak bolehwww lihat id ada lagi www lihat idpersoalan terkait pencairanwww lihat id perjalanan dinas.(mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *