BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Kepala Bea Cukai Batam Alergi Terhadap Watawan?

Nampat Silangit:  “KPK Diminta Segera Usut dan Ungkap Kebobrokan Bea Cukai Batam, Diduga Pendapatan Negara Digelapkan”

kpk-batamBatam, (BIN) – Sidang Putusan KIP Propinsi Kepri Rabu Tanggal 22 Oktober 2014 lalu yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arifuddin Jalil dan dibantu Anggota Majelis Irwandy dan Ferry Manalu antara Nampat Silangit Pemohon terhadap termohon KPU BC Tipe B Kota Batam dalam amar putusan yaitu :

1. Menyatakan Bahwa Document yang dimiliki oleh pemilik Gula yakni PT Batam Putra Tempatan yang mendatngkan gula melalui Pelabuhan CPU Kabil Batam, pada Minggu Tanggal 25 Mei 2014 Batam tidak dikuasai oleh Termohon.

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data dan informasi kepada Pemohon mengenai keberadaan Kapal MV. Phu An 289 di Pelabuhan CPU Kabil yang bermuatan 2.700 ton gula pasir pada Minggu, 25 Mei 2014, serta keterangan status Gula Impor tersebut hingga Direekpor.

Hal itu dikatakan Nampat Silangit kepada media berita investigasi nasional/binpers.com terkait sidang KOP tersebut. “Putusan KIP sudah sangat jelas meminta kepada Bea Cukai Batam untuk memberikan Informasi dan Data kepada saya selaku Pemohon terhadap Gula Pasir tangkapan BC Batam pada tanggal 25/05/2014 dengan Kapal MV VUNGANG 289 di pelabuhan CPU Kabil,” ujar Nampat Silangit.

Ia berharap KPK mengusut dan dapat mengungkap segala aktivitas yang dapat merugikan negara dalam permasalahan ini terhadap BC Batam. “Saya sebagai pemohon belum menemukan 100 % kebenenaran bukan pembenaran, karena belum terungkap sampai dimana permasalahan ini akan bergulir. Inilah BC Batam indikasi bobrok. Karena tidak memberikan informasi, padahal kebenaran itu harus diungkap. Pertanyaanya, mengapa tidak mau BC Batam menggungkap kebenaran ? padahal itu salah satu azaz kehidupan. Supaya kita setuju dalam mengungkapkan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dengan melakukan korupsi.”

Hal ini tentunya, lanjut Nampat, dengan adanya Undang-undang KIP No.14 Tahun 2008 membawa ia termotifikasi untuk meluangkan fikiran, waktu dan Materi. “Semua kita masyarakat sipil akan setuju dengan pikiran-pikiran untuk memciptakan kebenaran, supaya tidak ada katanya-katanya.”

Ia juga mengharapkan kepada Media berita Investigasi Nasional/binpers.com dan media yang lain memberitakan hal ini dapat mengawal sampai tuntas dan ikut berberan untuk melaporkan permasalahan ini kepada KPK.

Bea Cukai dalam terakhirnya memberikan klarifikasi surat, dalam surat tersebut bahwa barang tangkapan gula dikatakan diekspor ke Malaysia. Hal ini menjadi terbalik dengan hal semula di persidangan KIP Kepri, sehingga dugaan kuat adanya pendapatan keuangan negara digelapkan atau bocor dengan sistem penyalahgunaan wewenang aparatur negara di institusi bea cukai Batam yang terencana dan sistematis. Institusi Bea Cukai adalah sebagai salah satu pintu masuk pendapatan keuangan negara yang disetor ke kas negara dengan sistim masuk dan keluarnya barang, belum lagi produk yang terkena cukai yang dikenakan pajak pendapatan negara.

Kepala Bea Cukai Batam Untung Basuki yang ditemui beberapa kali ke Kantor di Batu Ampar untuk dikonpirmasi dan klarifikasi terkait penangkapan gula pasir di pelabuhan Kabil dan pengawasan serta penindakan pelabuhan illegal dan Pendapatan Negara dari Bea Cukai, tidak dapat ditemui. Sementara salah satu staf kantor bea cukai Pratama, Septi, yang berada di ruang kantor Lantai 2 mengatakan, “Pimpinan Pak Untung tidak dapat ditemui”. Ia mempersilakan pers media berita investigasi nasional/binpers.com menemui Kasi Pengawasan dan Penindakan.

Ketika staf tersebut ditanya, apa benar pimpinan tidak dapat ditemui dan siapa saja pimpinan dapat menerima kunjungan ? staf Untung menjawab, “saya sudah tanya kepada Divisi jajaran Pimpinan, tidak dapat ditemui.”

Dari Investigasi media binpers.com mengindikasikan banyak Kebocoran pendapatan Negara. Hal ini banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang disuga illegal di Batam dengan keluar masuknya barang. Selain itu pelabuhan resmi juga diduga kuat adanya ‘kongkalikong’ dari aparatur negara yang mempunyai wewenang, dengan system barang-barang yang hendak dikirim tidak sama manifest berita acara pemeriksaan pengiriman barang, diduga kuat Penegak Hukum tutup mata. Kepala Kantor Bea Cukai Batam diduga tebang pilih untuk menerima kunjungan, terutama PERS ataupun media berita investigasi nasional/binpers.com.

Tips Wewenang dan Tugas BC

Latar Belakang dan Perkembangan Peraturan Kepabeanan di Batam
Penetapan Pulau Batam (termasuk Rempang dan Galang, serta pulau-pulau di sekitarnya) sebagai kawasan Free trade Zone merupakan pemberian fasilitas yang lebih dari kondisi Batam yang yang sebelumnya mendapatkan fasilitas Bonded Warehouse plus. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsi Pulau Batam sebagai daerah industri yang mempunyai standar internasional kompetitif di Asia Pasifik.

Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1971
Pulau Batam pertama kali ditetapkan sebagai daerah industri dengan status sebagai entrepot partikelir

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972
Peraturan Pemerintah tentang Penetapan status Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973
Seluruh wilayah Pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri.

Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974
Menetapkan 3 (tiga) wilayah sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse yaitu: bagian timur Pulau Batam, daerah Batu Ampar dan daerah Sekupang serta bagian barat Pulau Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977
Penegasan tugas dan fungsi Bonded Warehouse secara berhasil guna dan berdaya guna.

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1984
Perluasan 3 (tiga) wilayah usaha Bonded Warehouse menjadi 6 (enam) buah pulau yaitu: Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Momoi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986
Penetapan Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK.01/1990
Mengatur hal-hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan Bea dan Cukai di Pulau Batam.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95 tahun 2000
Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Daerah Pabean Industri Pulau Batam diberlakukan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 25/KMK.05/1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2003
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau, minuman beralkohol dan barang elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 30/2005 dan Kep MenKeu Nomor 584/KMK.04/2003
Pengaturan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap 4 (empat) jenis komoditi yaitu: Minuman Mengandung Etil Alkohol, Hasil Tembakau, Kendaraan Bermotor dan Barang Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan N omor 60/PMK.04/2005
Penetapan Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai Tempat Penimbunan Berikat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007
Penetapan PERPU No. 1 Thn. 2007 Ttg. Perubahan Atas UU No. 36 Thn. 2000 Ttg. Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2000 Ttg. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45, 46 dan 47 tahun 2009
Ketentuan tentang Administrasi dan Pengawasan Perpajakan, Dokumen Pemberitahuan di Kawasan Bebas dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240, 241 dan 242 tahun 2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45, 46 dan 47 tahun 2009.
(A.RIANTO/TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *