Hilangnya Uang Kas Daerah Kab. Halmahera Timur Belum Terungkap

kantor bupati halmahera timurMaba, Halmahera Timur, (BIN) – Penyidik Polsek Kota Maba dari tahun 2012 hingga akhir Tahun 2014 ini belum menyelesaikan penyelidikannya mengenai hilangnya uang kas daerah yang dihilangkan oleh Bendahara Pengeluaraan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Halmahera Timur.

“Hingga saat ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kami” kata Kepala Unit Reserse Kota Maba.

Proses yang sudah hampir memakan waktu 2 tahun lebih ini belum menunjukan kemajuan yang signifikan. “Tidak ada saksi mata dan minimnya bukti membuat kami kewalahan dalam menelusuri kasus ini” sambung Ipul selaku Kepala Unit Reserse Kota Maba.

Dikatakan Ipul, dana kas daerah yang hilang adalah sebesar Rp. 289.000.000,00. Dana ini akan digunakan untuk organisasi masyarakat sebesar Rp. 39.000.000,00 dan untuk pembangunan tempat ibadah sebesar Rp. 250.000.000,00. Namun di hari itu secara bersamaan kedua pihak ini tidak datang di hari yang telah dijanjikan, 23 November 2012, sehingga oleh bendahara pengeluaraan DPKKD menyimpan uang tersebut dalam brankas di ruangannya yang berkeamanan rendah.

“Tidak adanya sistem keamanan yang memadai di kantor tersebut, sehingga sangat memudahkan pencuri untuk membobol brankas yang terkunci diruangan bendahara,” tambahnya.

Menurut wakil Majelis TP-TGR, dalam hal ini Kepala Dinas Inspektorat Drs. Hi. Rusli. Marsaoly yang harus bertanggungjawab terhadap hilangnya uang tersebut adalah Kepala Dinas instansi tersebut, karena Kadislah yang bertanggungjawab atas segala yang ada di instansinya.

“Penggantian uang telah dilakukan oleh Kadis DPKKD, sehingga masalah ini dianggap telah selesai, tetapi untuk sanksi terhadap bendahara secara langsung sepengetahuan saya tidak ada,” kata Drs. Hi Rusli Marsaoly.

Sudahkah sanksi “real” diberikan kepada Bendahara Pengeluaraan DPKKD atau tidak? belum diketahui pasti, karena tertutupnya informasi ini, ditambah lagi minimnya informasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Halmahera Timur.

“Kami tidak bisa memberikan informasi secara sembarangan, karena ada instruksi dari Bupati mengenai hal tersebut (sistem satu pintu, red),” kata Kepala Dinas DPKKD Haltim.

Data awal investigasi ini berdasarkan temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 33.C/LHP/XIX.TER/9/2013 tertanggal 27 September 2013. (BIN, HALAMHERA TIMUR, Chi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *