Demokrasi Yang Sedang Sakit Menjelang Akhir Tahun 2014

demokrasiOleh: Irfan Gunawan, ST Graf

Runtuhnya Orde Baru bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batang Tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan Demokrasi Parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Demokrasi yang dikehendaki sebagai pilihan sistem Pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi Demokrasi Pancasila. Tapi pada perjalanannya, sistem Demokrasi Pancasila yang sangat diharapkan itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya banyak sekali arus penolakan terhadap sistem demokrasi tersebut. Demokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat justru menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, semuanya itu adalah buntut kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang mengalami distorsi (penyimpangan).

Demokrasi yang ideal seharusnya memenuhi dua aspek utama yang menjadi indikator berjalannya demokrasi. Aspek yang pertama yaitu demokrasi prosedural, dalam artian demokrasi harus memenuhi prosedur-prosedur standar untuk bisa disebut demokrasi, misalnya adanya partai politik, adanya pemilihan umum, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yaitu demokrasi substansial, aspek ini lebih tinggi tingkatannya daripada demokrasi prosedural. Dalam demokrasi substansial, demokrasi bukan hanya selesai dengan terpenuhinya prosedur-prosedur untuk disebut sebagai sistem demokrasi tapi juga harus menyentuh substansi dari prosedur demokrasi itu sendiri, misalnya : adanya parpol yang memenuhi standar, adanya pemilu yang berkualitas dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri demokrasi berjalan baru sebatas demokrasi prosedural, belum masuk ke tahap demokrasi substansial. Secara prosedur, Indonesia memang sudah bisa disebut sebagai negara demokrasi karena prosedur-prosedur standar demokrasi sudah terpenuhi, misalnya : adanya kebebasan untuk mendirikan parpol dan itu sudah diatur dalam undang-undang, adanya pemilu, bahkan sejak kemerdekaan sudah 10 kali pemilu diadakan di Indonesia, tiga diantaranya di era reformasi.adanya lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan adanya perangkat-perangkat demokrasi yang lain sehingga secara prosedural Indonesia sudah bisa disebut sebagai negara demokrasi.

Tapi sayang, demokrasi yang berjalan di Indonesia baru sebatas tataran prosedural, belum sampai pada tataran substansi. Dalam prakteknya, masih banyak substansi-substansi demokrasi yang belum terpenuhi dalam sistem demokrasi Indonesia. Masih banyak catatan-catatan buruk yang perlu dicarikan solusinya kedepan, diantaranya :

  1. Parpol, sekarang kebebasan untuk mendirikan parpol sudah dibuka lebar, namun kebebasan ini justru disalahgunakan, dengan adanya kebebasan ini justru menyebabkan bermunculannya parpol-parpol instan yang terbentuk menjelang pemilu. Parpol instan ini umumnya bukan berorientasi untuk mewakili kepentingan rakyat tapi lebih berorientasi untuk mendapatkan dana pembinaan parpol yang tidak sedikit.
  2. Pemilu, dari 10 kali pemilu diadakan praktis belum ada pemilu yang benar-benar demokratis. Di setiap pemilu selalu saja dipenuhi masalah dan anehnya permasalahannya selalu berulang, mulai dari masalah kecurangan yang dilakukan parpol, money politic, DPT yang bermasalah dan masalah-masalah lainnya.
  3. KPU, sejauh ini belum ada KPU yang benar-benar idealis dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. KPU terkesan sarat dengan tarik-menarik kepentingan politik, lebih jauh KPU terkesan sebagai perpanjangan tangan parpol yang sedang berkuasa sehingga dalam bekerja pun jauh dari netralitas.

Permasalahan selanjutnya adalah tuntutan kaum reformis nampaknya masih belum terpuaskan. Secara awam kaum reformis adalah kaum perubahan atau kaum sakit hati terhadap Rezim Orde Baru. Mereka mempunyai semangat tinggi dan militan untuk merubah nasib mereka dan nasib bangsanya. Kaum reformis di jaman Soeharto merupakan kaum yang tertindas baik demokrasi dan kebebasan berbicaranya. Kenyataan saat ini, sebagian kaum reformis dengan kendaraan partainya sudah duduk nyaman di Senayan atau masuk lingkaran Istana, namun sayangnya mereka terlena dengan fasilitas dan kekuasaan bahkan telah melupakan amanah reformasi itu sendiri. Mereka memang sudah merubah nasib dirinya ke kehidupan yang lebih baik, tapi tidak ke kemakmuran bangsanya. Mereka lebih mengedepankan keegoannya untuk menyatakan perbedaan pendapatnya, berkelompok untuk memenangkan tujuan/keinginan kelompoknya. Maka tidaklah heran jika akhir-akhir ini banyak muncul berbagai macam tandingan-tandingan, diantaranya ada Pengurus Partai Tandingan, DPR Tandingan, Gubernur Tandingan, dan terakhir Munas Tandingan. Munculnya berbagai macam tandingan-tandingan tadi telah menunjukkan adanya gejala Demokrasi yang dalam keadaan sakit dan semuanya terjadi di akhir tahun 2014.

Sejatinya kalau memang yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan memakmurkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa tidak mengedepankan musayawarah untuk mufakat yang jelas merupakan inti dari Demokrasi Pancasila. Adanya gejala Demokrasi yang dalam keadaan sakit hanya bisa diobati dengan cara tidak keras kepala, lebih bijaksana berfikir sehingga menghasilkan kebijakan yang arif untuk bangsanya.

Seperti diungkapkan Karim Suryadi, pakar komunikasi politik dari UPI. Menurut dia, tandingan-tandingan yang sudah ada dan ancaman munculnya tandingan-tandingan lain harus diakhiri. Menjamurnya politik serba tandingan menegaskan sikap keras kepala untuk selalu menang melawan perdebatan demokratis. Demokrasi akan tumbuh dengan sehat diatas konsensus. Jika konsensus hilang maka tirani yg menang. Banyak faktor yg menyebabkan kemunculan tirani diantaranya penumpukkan kekuasaan ditangan satu orang atau kelompok. Untuk itu demokrasi internal harus dikuatkan dan perlu penyehatan komunikasi antar elemen organisasi untuk mengurangi potensi munculnya tirani. Munculnya fenomena tandingan merupakan bentuk fatalistik dalam memahami realistis politik. Sikap ini muncul karena yang menang menguasai semuanya sehingga yang kalah keluar dari arena.**

Penulis adalah: bagian Litbang di Media Umum Berita Ivestigasi Nasional (BIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *