Rapat Paripurna DPRD Batanghari Tentang RAPBD Tahun 2014

???????????????????????????????Bantanghari, JAMBI (BIN) – Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kab.Batanghari, Senin (3/11/2014) lalu bertempat di gedung DPRD kab.Batanghari dengan agenda nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2015 dan tanggapan eksekutip terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas lima raperda tahun 2014.

Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD dihadiri juga wakil ketua juga anggota DPRD lainnya. Hadir juga ketua Forum Komunokasi Pimpimpinan Daerah kab.Batanghari, ketua Pengadilan Negri, ketua Pengadilan Agama, Ketua KPU, ketua tim penggerak PKK, Sekda kab. Batanghari, para staf ahli, Asisten dan seluruh SKPD serta kepala desa dan lurah, ketua BPD se kab.Batanghari.

Bupati Batanghari Sinwan SH, dalam penyampaian nota pengantarnya mengatakan tahun 2015 merupakan tahun kelima dan tahun terahir dari periode pemerintahan tahun 2011-2016. “Kita telah menandatangani nota kesepakatan antara eksekutip, legislatip tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas platar anggaran sementara KUA-PPAS APBD yang akan kita laksanakan pada tahun aggaran 2015. Berdasarkan hasil kesapakatan tersebut dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, kami telah menindaklajuti dengan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam peraturan mentri dalam negri nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara serta uu no 32 tahun 2004 tentang pemerinta daera RAPBD tahun 2015, ini juga telah berpedoman kepada rancangan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dengan pihak DPRD KAB. Batanghari.”

Selain itu lanjut Sinwan, kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2015 ini telah disingkronkan dengan kebijakan pemerintah. Rancangan APBD tahun 2015 sebagai implementasi dari KUA-PPAS tahun 2015 memiliki arti penting bagi masarakat dan pemerinta kab.Batang hari.

“Terkait dengan adanya sejumlah agenda penting yang akan kita lakukukan pada tahun 2015 seperti penyelenggaraan pekan olaraga provinsi jambi, porprop tahun 2015, penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan pembangunan berbagaiimprastruktur dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menenga daerah RPJMP tahun 2011-2016. Selain itu kita juga serangkaian kegiatan lainya di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga bidang pendidikan,” ungkap Bupati.

Sinwan juga menjelaskan, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2015 telah mempertimbangkan dan memperhitungkan peningkatan pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lainnya. Pendapatan daerah yang sah, maka pada APBD tahun 2015 secara umum akan dialokasikan untuk mendanai berbagai program kegiatan seperti untuk belanja tidak lansung akan dipergunakan untuk penyesuaian belanja pegawai seperti kenaikan gaji PNS dan gaji anggota DPRD yang bertambah jumlahnya dari 30 orang menjadi 35 orang.

Dan juga, lanjut Sinwan, untuk pengangaran belanja subsidi dan belanja bantuan sosial yang lainya, lsementara itu belanja lansung secara umum akan dialokasikan untuk mendanai program kegiatan seperti 1. Melanjutkan dua gedung yang belum selesai pada tahun 2013, 2. Melanjutkan program kegiatan pembangunan dan peningkatan imfrastruktur umum seperti jalan setapak, jalan lingkungan, drainasi, jembatan, irigasi pertanian, jalan usaha tani pertanian, jaringan listrik perkotaan dan pedesaan, penerangan lampu jalan serta sarana prasarana umum lainya, 3. Pembangunan rehab dan pengadaan serana dan prasarana perkantoran serta pemadam kebakaran, 4. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dan kesehatan dan pendidikan, 5. Meningkatkan mutu SDM, 6.Opersional dan peningkatan mutu SDM oparator pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di delapan kecamatan, dan 7. Pembangunan perekonomian kerakyatan pada hakekatnya kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2015, merupakan upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di kab.Batanghari DIKOTA BAK RAGAM INI.

“Berkenaan perda no 4 tahun 2008 tentang susunan dan organisasi serta tata kerja lembaga teknis daerah, hal ini sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah secara aturan hal tersebut diboleh kan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku,” tegasnya

Bupati Sinwan meyebutkan juga terhadap Raperda tentang pembentukan sekretariat dewan pengurus KORPRI bertujuan mengoptimalkan fungsi KORPRI sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.(JHP/Effendi HS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *