Penegakan Hukum di Sumsel “ Tajam Di Bawah Tumpul Di Atas “

Diduga Ada Kepala Daerah Beserta Isteri Dan Anaknya Terlibat Korupsi

ABDUL AZIZ. ST KETUA DPW LP2I TIPIKOR SUMSEL
ABDUL AZIZ. ST
KETUA DPW LP2I TIPIKOR SUMSEL

Palembag, (BIN) – Penegakan hukum di Sumsel masih suram. Pasalnya, penegakan hukum masih tajam kepada orang yang tidak mempunyai kekuasaan sedangkan orang yang mempunyai kekuasaan tidak tersentuh hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Kapolda dan Kejati Sumsel.

Demikian dikatakan Ketua Umum Lembaga Pencegah Pengawasan Investigasi Tindak Pidana Koruspi (LP2I Tipkor) Abdul Aziz ST, di sela-sela acara pertemuan dengan pers di kantornya, beberapa waktu lalu. Aziz mengungkapkan, berdasarkan data Mendagri sekitar 70 persen pejabat daerah melakukan korupsi. Tapi di Sumsel baru Eddy Yusuf mantan Wakil Gubrnur Sumatera selatan dan Yulius Nawawi, Bupati Ogan Kombring Ulu yang telah divonis melakukan tindak pidana korupsi “Jadi Yang lainnya bagaimana, apa yang lainnya 86.

“Kita akan bongkar kasus korupsi mulai dari kasus nasional seperti, wisma atlit yang diduga melibatkan Gubernur, kasus dugaan proyek fiktif di PU Bina Marga Sumatera selatan, kasus penyimpangan proyek di PU BM dan PSDA Kota Palembang, Sea Games, kasus pembuatan film Gending Sriwijaya oleh Pemprop Sumsel dan kasus lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Polda dan Kejati telah diberi dana yang besar tapi tidak ada progres penegakan hukum bagi para koruptor.”Jangan yang korupsi kecil dan kepala desa saja yang diproses. Sedangkan kasus korupsi yang besar tidak tersentuh. Padahal mereka tahu daerah lumbung korupsi tapi belum tersentuh, makanya ribuan kasus korupsi di wilayah Sumatera selatan banyak yang dilaporankan ke KPK dan Kejagung .

“Oleh sebab itu, kita segera merekomendasi untuk segera mengganti aparat penegak hukum yang tidak berprestasi,” bebernya.

Menurutnya, aparat penegak hukum tahu dan memiliki alat bukti kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah atau pejabat daerah, tapi diduga ada permainan. Ada penyidik yang getol tapi dipindahkan. Inilah kelemahan di kepolisian, sedangkan KPK mandiri. Oleh sebab itu, dia mengusulkan densus anti korupsi di kepolisian yang bertujuan agar kepolisian tidak bisa diintervensi.

“Saya menerima laporan masyarakat sumsel sebanyak 50 persen pemda di daerah Sumsel korupsi. Mulai dari bansos, proyek infrastruktur jalan. Bahkan, ada anggota DPRD periode yang lalu yang juga terlibat korupsi,” terang Aziz.

Dia menambahkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan rusak terus menerus. Itu dikarenakan kontruksi jalannya rendah dan sudah dikorupsi sejak awal. “Kapolda dan Kejati kerjanya masih jalan ditempat. Padahal kita berharap speednya cepat. Jadi masih suram penegakan hukum di Sumsel,” ucapnya.

Ditegaskannya, potret pengakan hukum korupsi dan HAM masih suram. Karena tajam ke bawah dan tumpul keatas. “Diduga yang punya uang dan jabatan kasusnya distop. Sedangkan orang yang tidak kuat dibawa ke sidang. Yang punya dan kekuasan dijadikan pundi ATM,” tandasnya.

Beberapa hari ini tim penyidik dari KPK akan berada di Kota Palembang karena salah satu agenda untuk melakukan penyidikan kasus Wsma Atlit dan dana Hibah, kami akan terus memantau penegakan hukum di Sumsel. Kami adalah mitra kepolisian dan kejaksaaan.”Kita ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum disini,” katanya.Aziz menambahkan, dalam waktu tidak lama lagi ada kepala daerah beserta isteri serta anaknya akan diproses hukum karena terlibat dugaan korupsi. “Kasus itu kita monitor terus perkembangannya,” pungkasnya.(mas)

Editor: Lucky’s

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment