Penegak Hukum Diminta Telusuri Dana PNPM di Bawonifaoso

???????????????????????????????Nias Selatan, (BIN) – Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, suatu saat akan tercium juga baunnya. Peribahasa ini sangat relevan dengan perilaku kepala desa Bawonifaoso, Nias Selatan (Nisel), Yosafat Zagoto yang diduga kerap melakukan sistim ”Diktator” dalam mengelola beberapa bantuan pemerintah yang tidak berdasarkan hasil musyawarah desa. Ironisnya, pada kegiatan pengelolaan dana PNPM-Mandiri T.A 2011 untuk perluasan desa telah disalah gunakan dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) dan sekitar 50 sak semen yang saat itu diletakkan warga di balai desa diduga dicuri dicuri oleh YZ.

Terkait peristiwa tersebut, salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya, ketika dikonfirmasi oleh wartawan BIN mengatakan Yosafat Zagoto pada prinsipnya bermodus memilih TPK secara sepihak yang notabenenya adalah orang yang berada dapat pengendaliannya dan tidak memiliki kemampuan yang signifikan dalam mengelola kegiatan yang dimaksud.

Ketua LPK-P2D Nisel Fabo’oni Zaita,SH ketika dikonfirmasi awak media ini terkait hal tersebut menilai sangat tidak elegan jika sistim diktator diterapkan sebagai modal untuk merampas hak-hak orang lain.
“Dari aspek petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri, hal ini sudah menyalahi,” ujarnya.

Dikatakan Zaita, Tim LPK-P2D Nisel telah melakukan Investigasi lapangan ditemukan bahwa pada pembangunan perluasan desa yang dimaksud hanya berupa objek untuk menghambur-hamburkan uang Negara dimana kondisi semenisasinya sangat tidak layak dilewati kendaraan dan juga tidak difungsikan oleh warga setempat sampai sekarang. Dan yang lebih fatalnya lagi, kata dia, adalah sebagaimana pengakuan warga setempat dan investigasi wartawan BIN untuk pembangunan jalan ini memiliki panjang 800 meter tetapi yang terlaksana hanya 400 meter.

“Kami meminta kepada penegak hukum supaya lebih proposional dalam menangani kasus ini, sebab realitanya TPK hanya berupa pelengkap administrasi dan kambing hitam untuk mengakomodir kepentingan segelintir orang,” tegasnya. (zet/TIM BIN)

Editor: Masluky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *