BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Pembangunan Jalan Ray Senter-Hilifalago Diduga “Asal Jadi”

???????????????????????????????Nias Selatan, (BIN) – Proyek pembangunan peningkatan jalan DHI dari simpang RAY CENTER-HILIFALAGO Kecamatan Telukdalam yang dikerjakan oleh Dinas PU pemkab Nias Selatan (Nisel) diduga tidak sesuai dengan Rencana anggaran Biaya (RAB). Pembangunan itu disinyalir sarat dengan penyimpangan karena pembangunan yang menelan anggaran yang bersumber dari APBD dana alokasi khusus Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 sebesar Rp 499.430.000 diduga dikerjakan asal jadi.

Pantauan wartawan BIN di lapangan, dalam pengerjaan kegiatan pembangunan jalan yang memiliki panjang kurang lebih 500 M (lima ratus meter) ini, sangat tidak memenuhi standar kualitas. Hal ini mengacu pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.SUCI PITRI dimana hasilnya sangat disesalkan oleh warga setempat. Ironisnya dua hari setelah pengaspalan badan jalan ini kembali rusak karena dilewati air parit saat diguyur hujan.

Sepanjang jalan yang dibagun tersebut disinyalir memiliki metode pengerjaan yang sama yakni ”Sim salabin, abrakadabra” dengan modus menebalkan pasir diatas aspal untuk mengelabui ketebalan maupun pengurangan bahan material yang digunakan.

Di tempat terpisah, PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut saat dikonfirmasi awak media BIN tentang bahan material yang digunakan, karena menurut pengakuan warga yang enggan identisnya disebut mengatakan, kontraktor hanya memakai batu dua tiga lalu digilas dengan alat berat. Selanjutnya, kata dia, tanpa penaburan batu kaca yang tujuannya untuk mengisi celah batu supaya rata. Mungkin, agar prosesnya capat dan langsung dilakukan pengaspalan yang cenderung cepat rusak.

Terkait temuan dan fakta lapangan tersebut, sebagai mitra dan bentuk prinsip transparansi penyelenggara pemerintah, LSM (LPK-P2D) Nisel telah menyurati secara resmi kadis PU Nias Selatan, Yusuf Nakhe untuk meminta RAB proyek tersebut dalam rangka melakukan Sosial Contlrol dan pengawasan. Namun kadis PU saat ditemui di ruang kerjanya membantah dan tidak memberi RAB yang dimaksud.

“Dan kalaupun kami berikan harus izin Bupati,” ujarnya.

Ketua LSM (LPK-P2D) Nias Selatan Fabo’oni Zaita SH, sangat kecewa dengan sikap kadis PU yang tidak transparan, sementara proyek tersebut berada dibawah pengawasannya. Karena, menurut Zaita dari aspek juridis sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

“Prosedurnya kita sudah lakukan sebagai pemohon, dan tidak punya alasan hukum bagi penyelenggara untuk menolak atau tidak memberikan RAB tersebut. Bahkan akibatnya dapat menimbulkan polemik dan asumsi masyarakat bahwa adanya dugaan persengkokolan antara kontraktor dan pihak terkait dalam pelaksanaan proyek ini.” cetus Zaita.(zet/TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *