LP2I Tipikor Sumsel Bongkar Dugaan Korupsi Di Sektor Perkebunan

perkebunanPalembang, (BIN) – Lembaga Pencegah Pengawasan Investigasi Tindak Pidana Koruspi (LP2I TIPIKOR), Sumatera Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar indikasi korupsi pengelolaan perusahaan perkebunan badan usaha milik negara dan swasta yang beroperasi di provinsi Sumatera selatan.

“Selain itu juga KPK diminta membongkar dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna usaha (HGU) perkebunaan terutama yang berada di lokasi bersengketa dengan masyarakat atau petani,” kata Ketua DPW LP2I Tipikor Sumatera selatan, Abdul Aziz .ST beberapa waktu lalu di kantornya.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar dengan KPK untuk segera mengembangkan target pemberantasan kasus korupsi dan suap di sektor perkebunan. Indikasi dugaan korupsi dan suap di sektor perkebunan sangat jelas, karena bagaimana mungkin perusahaan perkebunan milik pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku yang dihasilkan dari lahan di luar luasan HGU resmi milik perusahaan. Begitu juga ada lahan perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan masyarakat memperoleh sertifikat HGU, serta dugaan manipulasi pembayaran pajak.

“Indikasi dugaan korupsi dan suap dalam kegiatan pengelolaan perkebunaan serta pengurusan sertifikat HGU, perlu ditindak lanjuti sehingga tidak semakin merugikan negara dan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Aziz juga mengatakan, dia bersama aktivis lainnya tim LPPNRI melakukan investigasi kem sejumlah perusahaan perkebunan milik pemerintah dan swasta di daerah ini. Dan hasil sementara disimpulkan, ditemukan beberapa pola dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi dilakukan oleh pengelola perusahaan perkebunan milik negara dan swasta yang beroperasional di Sumsel.

“Pola korupsi dilakukan pengelola perusahaan perkebunan mulai dari proses pengurusan perizinan hingga hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Aziz.

Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Investigasi LP2I Tipikor Hoiriah S.Ag, menambahkan sedikitnya ada 22 perusahaan perkebunan milik negara dan swasta di sejumlah provinsi di Tanah Air termasuk di Sumsel terindikasi korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp9,8 triliun. Melihat besarnya kerugian negara dari indikasi korupsi di perusahaan perkebunan itu, pihanya mengharapkan temuan tim tersebut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tindak pidana korupsi dan praktik suap yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakatan secara luas,” ujar Horiah.

Hoiriah juga menjelaskan secara rinci harus diakui bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah menjalar ke semua aspek dan sektor. Termasuk dalam hal ini penyakit korupsi juga menjangkit disektor perkebunan kelapa sawit. Hasil pemantauan LP2I Tipikor menemukan sejumlah praktek dugaan korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Praktek korupsi dengan berbagai modus terjadi mulai dari proses perizinan pembukaan lahan pekebunan sawit hingga penghindaran dari pajak. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga luar biasa mencapai miliaran sampai triliunan rupiah.

Proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang harus melalui tahapan panjang perizinan disinyalir kuat menjadi salah satu lahan korupsi di era otonomi daerah. Untuk membuka usaha perkebunan sawit harus memenuhi syarat antara lain Izin Arahan Lahan, Izin Lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin pelepasan kawasan hutan (IPKH), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hingga Izin Usaha Perkebunan (IUP).

“Sejumlah syarat dan izin tersebut wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan sawit. Jika tidak terpenuhi maka dapat dianggap tidak sah (illegal). Dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, misalnya, untuk mendapatkan izin lokasi harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah, sudah punya izin prinsip penanaman modal, dilengkapi pertimbangan teknis aspek yuridis dan fisik tanah, serta harus ada forum konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi,” jelas Hoiriah

Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat beroperasi. Praktek suap kepada sejumlah pejabat pemerintah daerah ditenggarai turut memperlancar proses lahirnya perizinan. Inisiatif suap bisa bermula dari pengusahanya, pejabat publiknya, atau kemufakatan jahat dari keduanya.

Suap berdasarkan luas perkebunan sawit yang dimintakan izin. Tim Investigasi menemukan dugaan bahwa biaya penerbitan izin lokasi untuk setiap hektar kebun sawit sebesar Rp 500.000 – Rp 1 juta/ha, atau rata-rata Rp 750 juta untuk izin lokasi seluas 1.000 ha.

Contoh korupsi perolehan izin di lahan perkebunan adalah tertangkapnya Bupati Buol Amran Batalipu oleh KPK dengan sangkaan menerima suap dalam penerbitan HGU PT Hardaya Inti Plantations. Selain Bupati Buol, KPK juga menetapkan pengusaha dan dewan pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam tahap perizinan ini pun modus korupsi lain yang digunakan oleh kepala daerah adalah dengan memberikan izin usaha perkebunan sawit kepada keluarga atau kroni.

Laporan Tim Investigasi LP2I Tipikor menemukan juga adanya dugaan suap juga muncul dengan cara membiarkan perusahaan perkebunan sawit dapat beroperasi meski tidak memenuhi syarat atau illegal
di wilayah Sumatera selatan. Laporan BPK tertanggal 15 Januari 2010, terungkap bahwa sebuah perusahaan milik Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit,bernama PT Hindoli, dinyatakan telah melakukan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Provinsi Sumatra Selatan seluas 1.976 hektare, setara hampir 2.000 lapangan sepak bola. Pembukaan lahan ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 5,21 miliar dan US$289.907 namun kasus tersebut belum pernah masuk kepersidangan.

Kasus dugaan korupsi yang juga muncul dalam pengadaan bantuan bibit sawit. Modus yang digunakan adalah mark up harga bibit ataupun pemotongan anggaran pengadaan bibit.

Modus penyimpangan lain yang muncul terkait dengan sektor perkebunan sawit adalah dengan membuka perkebunan sawit fiktif. Modus ini dimaksudkan hanya untuk eksploitasi kayu hutan diareal izin perkebunan sawit. Setelah kayu berhasil ditebang, pengusaha tidak menanam bibit sawit ataupun membangun perkebunan sawit.

Sektor perkebunan sawit ternyata memainkan peranan sangat signifikan bagi penerimaan keuangan negara. temuan BPK pada tahun 2010 soal audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap sejumlah perusahaan sawit. Praktek korupsi di sektor perkebunan sawit juga terjadi antara lain pembebasan lahan untuk perkebunan sawit, pemberian bantuan dana bergulir program pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan pembiayaan pembangunan perkebunan sawit.

Penggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia di sektor Kehutanan dan Perkebunan. Kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan disektor kehutanan dan perkebunan dengan UU Tipikor anatara lain; ketentuan dalam regulasi antikorupsi (jenis korupsi merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi) dapat menjerat pelaku disektor kehutanan dan perkebunan; dan adanya ancaman pidana minimal dan lebih berat dari UU sektoral lainnya (misal UU Kehutanan atau perkebunan).

UU Tipikor juga dapat menjerat individu dan koorporasi, dapat dilakukan penyitaan, optimalisasi asset recovery melalui denda dan uang pengganti dan dapat menjerat pihak yang berupaya menghalangi proses pemeriksaan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maka kerjasama semua pihak khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK dan PPATK sangat diperlukan untuk memerangi korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Demikian juga peran PPATK menjadi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum dalam pidana kehutanan dan perkebunan menggunakan pendekatan pencucian uang (money laundering). Selain proses penindakan, maka langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan penting untuk dilakukan untuk mengindari kejadian penyimpangan tersebut terjadi kembali dimasa mendatang.(mas)

Editor: Lucky’s

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *