KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi di Kotawaringin Timur

“Terkait perizinan yang dikeluarkan Bupati Kotim tentang Pertambangan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diduga bermasalah”
Foto: Salah satu Pertambangan di Kotawaringin Timur, Kalteng
Foto: Salah satu Pertambangan di Kotawaringin Timur, Kalteng

SAMPIT-KALTENG, (BIN) – Kedatangan tiga orang penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kotim untuk menggeledah Kantor Bupati Kotim sangat mengagetkan dan membuat sejumlah pejabat Pemerintah jadi keter-ketir dan kelabakan pada (12/11/14) lalu. Mereka hanya disambut oleh Wakil Bupati HM.Taufiq Mukri dan Sekda Kotim Putu Sudarsana, sedangkan Bupati Kotim H.Supian Hadi S.Ikom dan Kepala Dinas Pertambangan Kotim Fajrurrahman dan pejabat lainnya lebih awal sudah tidak berada di tempat.

Ketiga petugas dari lembaga antirasuah tersebut tiba di kantor Bupati Kotim sekitar pukul 09.30 Wib pagi bersamaan dengan kedatangan kunjungan Anggota DPRD dari Provinsi yang sebelumnya sempat menunggu di ruang lobi kurang lebih 30 menit. Nampak terlihat Wabub dan Sekda sangat sibuk untuk melayani tamu-tamu ini, akhirnya disepakati bahwa Wabub melayani tamu kunjungan dari Anggota DPRD Kalteng melakukan pertemuan di Lantai II Kantor Bupati Kotim sedangkan Putu Sudarsana mendampingi KPK

Di dalam ruang kerja Bupati Kotim, sejumlah pejabat yang memangku jabatan basah setingkat Kabag beberapa jam tampak kelabakan dan keter-ketir ketika dimintai keterangan oleh KPK terkait masalah perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotim tentang Izin Pertambangan dan izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) sepertinya KPK Fokus membidik dan mengorek masalah perizinan yang dikeluarkan Bupati Kotim yang diduga penerbitannya sarat dengan penyimpangan dan tidak melalului mekanisme dan prosedur yang benar, terutama disektor Pertambangan.

Usai melakukan pemeriksaan sejumlah data dan keterangan serta dukumen penting terkait dengan perizinan milik Pemda disita oleh KPK, ada enam perusahaan tambang yang menjadi sorotan tajam KPK saat ini datanya (Puldata), dan Keterangan (Pulbaket) dikumpulkan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa menurut pemberitaan lokal yang beredar bahwa Pemkab Kotim selama pemerintahan Bupati Supian Hadi-Taufiq Mukri sudah banyak mengeluarkan izin investasi yang diduga penerbitannya tidak prosedural dan bermasalah sebanyak 42 Izin.

Pemkab Kotim sangat tertutup dan tidak transparan mereka terindikasi ada melakukan pelanggaran UU No. 4 tahun 2009 dalam penerbitan izin, karena tidak melalui sistim lelang , sistim yang diterapkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi melalui permohonan diubah menjadi sistim Pemberian IUP , menurut nara sumber bahwa izin tersebut bisa dikatakan illegal , atas pelanggaran tersebut bisa dikatakan ada penyalahgunaan wewenang.

Beragam spekulasi yang mencuat dengan keberadaan KPK di Bumi Habaring Hurung ini, membuat pejabat diposisi basah menjadi ketar-ketir , jika terbukti ada pejabat yang Korup tentu akan menuai hasil perbuatannya dimuka hukum, dan kemungkinan nantinya akan diciduk oleh KPK.

Informasi yang berkembang bahwa KPK sudah mencium aroma dugaan korup tentang aliran dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) mereka (Kpk) akan menyelidiki aliran Dana Jaminan tersebut (Jamrek) yang berasal dari enam Izin Reklamasi yang Legal (Syah) diluar 42 izin yang baru dikeluarkan Bupati Kotim yang disebut-sebut bermasalah.

Aturan mengamanatkan bahwa : Perusahaan yang sudah mengantongi izin yang legal berupa : Izin Usaha Pertanbangan (IUP) wajib untuk membayar Jaminan Reklamasi (Jamrek) tergantung dengan luas Konsesi, sedangkan untuk tahap ekplorasi ditetapkan sesuai dengan Rencana Reklamasi yang disusun sesuai dengan dukumen Lingkungan hidup dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran biaya ekplorasi.

Aturan sudah jelas Pengusahan Tambang wajib membayar Jaminan Reklamasi melalui Rekening Bank pemerintah yang telah ditunjuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah dengan Nomor : 22 tahun 2010.

Berita yang beredar yang dilansir oleh media Lokal bahwa Direktur Walhi Kalteng Arie Rompas berpendapat bahwa kedatangan KPK ke Bumi Habaring Hurung ini menunjukan ada indikasi penyelewengan yang dilakukan pejabat Kotim. Berdasarkan data yang dimiliki Walhi, dari 46 izin tambang minerba dan batu bara yang sudah diterbitkan, menurut Arie ada 13 izin yang belum beres.

“Dijelaskan Ada 31 izin yang NPWP-nya tidak teridentifikasi, belum ada satupun yang membayar Jaminan Reklamasi pascatambang, terjadi kekurangan Pembayaran di BNPB,” jelas Arie

Arie meyakini bahwa KPK pasti memiliki data dan bukti keterlibatan pejabat Kotim yang menempati jabatan basah, sehingga penyidikan dan penahanan pejabat yang terindikasi korupsi tinggal menunggu waktu saja untuk diciduk. Kedatangan KPK menurut Arie erat kaitannya dengan koordinasi dan Supervisi dibagian pertambangan minerba dan batu bara.

“Ada indikasi kebocoran yang merugikan negara yang sangat besar dalam sektor ini, selain itu perizinan yang tidak prosedural, tumpang tindih izin yang tidak memiliki NPWP dan tidak bayar pajak serta beroperasi diatas hutan lindung, “ Cetus Arie.

Ditambahkan Arie bahwa KPK pernah datang ke Palangka Raya untuk membuat kontrak dengan para pejabat, khususnya Bupati, agar segera mencabut izin-izin yang bermasalah dalam kurun waktu enam bulan, ”Nah kedatangan KPK kali ini tentunya berhubungan dengan program ini,” tambahnya.

Program Koordinasi dan Supervisi minerba ini, lanjut Arie, merupakan program nasional yang juga ditanda tangani oleh 12 kementrian, ”Jadi program ini sudah dimonitoring dan semua pihak sudah berkomitmen,” Ungkap Arie.

Kalau dikalkulasi, Arie menduga kerugian Negara akibat penerbitan izin yang tidak prosedural, Jaminan Reklamasi pasca pertambangan yang belum dibayar, serta penyetoran royalti angkanya mencapai Ratusan miliar rupiah.

*) Catatan Versi Walhi Kalteng :
– Jumlah Izin Tambang = 46
– Sudah Clean and Clear = 33
– belum Clean and Clear = 13
– NPWP yang tidak teridentifikasi = 31

Sampai berita ini diterbitkan Direktur Walhi Kalteng belum sempat dikonfirmasi. (***nato)

Editor: Lucky’s

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *