BINPERS

Berita Investigasi Nasional

KPK Akan Jerat Koruptor Dengan Pasal Pidana dan Perdata

Busyro Muqoddas mengikuti seleksi wawancara terbuka sebagai Calon Pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (9/10).
Busyro Muqoddas mengikuti seleksi wawancara terbuka sebagai Calon Pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (9/10).

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjerat pasal kerugian perdata yang telah merugikan individu atau pihak tertentu akibat terjadinya pidana korupsi. Pasal tersebut bakal masuk ke dalam sangkaan dan dakwaan saat penuntutan terdakwa koruptor di persidangan.

“Pasal tentang social cost of corruptions yang berupa kerugian perdata,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqaddas, Ahad malam (23/11).

Pernyataan Busyro merupakan konfirmasi dari pidato saat penutupan acara Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta (10/11).

Dalam acara yang dihadiri 12 pimpinan kementerian dan lembaga, serta pejabat daerah dari 18 provinsi itu, Busyro mengatakan, “Kami sedang menyiapkan satu tuntutan baru terhadap koruptor di sektor Minerba Sumber Daya Alam dan sejenisnya.”

Tuntutan dimaksud terkait Pasal 98 ayat 1 KUHAP yang mengatur penggabungan perkara ganti kerugian bagi korban tindak pidana.

Menurut Busyro, tuntutan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana ke pengadilan. Tuntutan itu bakal digabungkan dengan tuntutan jaksa KPK sebelum mereka mengajukan rekuisitor.

Sebagaimana bunyi pasal tersebut, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan … menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian….”

Dengan kata lain, jika fokus kasusnya adalah Minerba dan SDA, masyarakat yang dirugikan oleh koruptor penggerus kekayaan alam bisa menuntut ganti rugi.

Penerapan pasal itu menambah daftar tuntutan jaksa penuntut umum KPK di persidangan. Selama ini KPK memiliki tiga tuntutan utama yang dijeratkan kepada koruptor, yakni hukuman pidana penjara, denda, dan ganti rugi. “Itu yang standar,” kata Busyro.

Belakangan KPK menerapkan dua tuntutan tambahan, yakni tindak pidana pencucian uang dan, yang paling anyar adalah pencabutan hak politik. “Jadi nanti maksimal akan ada enam lapis tuntutan dari KPK,” ujar Busyro

Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menambahkan, selama ini KPK berupaya memaksimalkan pencegahan yang lebih progresif ketimbang melakukan penindakan. Namun pada kenyataannya, kekuatan modal yang kapiltalistik merontokkan iman dan mental para pejabat publik.

“Jadi ini semacam respons dari jaksa dan penyidik KPK untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang terlanjur memilih jalan sesat. Kami sudah sampai ke sana dan akan diterapkan terus karena sudah mendapat respons positif dari MA (Mahkamah Agung),” ujar Busyro.
(CNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *