Korupsi Dinas Kebersihan Kota Batam Diduga Tersusun Rapi

korupsi dinas kebersihan kota batamBatam, (BIN) – Salah satu pendapatan daerah Kota Batam dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan diduga dikorupsi namun tidak tercium, terendus dan tersusun rapi atau bisa dikatakan penegakan hukum pura-pura tidak tau. Atau dengan bahasa rahasianya yang penting “Aman dan Terkendali “.

Indikasi terjadinya dugaan korupsi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) antara lain pada distribusi sampah yang dipungut dari golongan rumah tingal sampai Industri. Ini terlihat sampah Pasar Botania Garden yang dibuang di lahan kosong seperti tempat penumpukan sementara. Sampah-sampah pasar Botania Garden yang dikelola sendiri terlihat dari sistem penggangkutan setiap hari dengan mengunakan alat transfortasi sendiri. Kegiatan ini telah beraktifitas lama semenjak Pasar Botania Garden seperti Pasar Kaget yang terletak sebelum Plaza plus dagangan basah seperti ikan dan daging.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sulaiman Nababan yang dikomfirmasi media Berita Investigasi Nasional (BIN) terkait PAD Distribusi Sampah ( Pendapatan Asli Daerah ) tahun 2012 – tahun 2013 dan sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti atas hal tersebut.

“ Saya tidak tau persis nilai Angkannya, saya tidak ingat. Silakan tanyakan kepada Kabid. Saya tidak ngerti apa yang anda maksud dengan distribusi,” ujar Sulaiman Nababan beberapa waktu lalu.

Saat ditanya siapa saja yang mengelola pengangkutan dan menerima distribusi sampah, dan bagaimana dengan sampah pasar Botania yang dibuang di lahan kosong yang sudah bertahun-tahun. Dan berapa retribusi yang diterima, ia mengatakan pengelolahan sampah itu sudah pasti di Dinas Kebersihan, baik sampah rumah tangga, pasar dan industri.

“Tidak ada sampah pasar dikelola sendiri, nanti saya cek dan kalau mau lebih jelas tanyakan kepada Yudi. Sekarang, masyarakat tidak mungkin bayar kalau sampahnya tidak terangkat, dan tidak mungkin petugas memaksakan harus membayar. Ini jangan disamakan dengan pajak, kalau pajak bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang, sedangkan kita hanya Perda ,” pungkasnya.

Pantauan media BIN di lapangan, dengan carut-marutnya pengelolaan sampah kuat dugaan terjadi tindak pidana korupsi/korporasi yang sama-sama diuntungkan . (Arianto/ Rahmat Pane)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *