DPRD Kukar Bentuk Pansus Dana Bagi Hasil

IMG_4496_editTENGGARONG, (BIN) – Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini menjadi daerah penghasil tambang minyak bumi dan gas alam (Migas) serta batu bara di Tanah Air. Nah, berbanding terbalik dengan kenyataan tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) pusat-daerah yang kembali ke Kukar dinilai sangat minim dan tidak transparan. Karena itulah, DPRD Kukar membentuk Panitia Khusus (Pansus) DBH untuk memperjuangkan hak daerah ini ke pusat.

“Melalui Pansus DBH tersebut, kami meminta pusat transparan dalam menghitung pembagian yang seharusnya menjadi hak Kukar. Kami memang mencurigai adanya ketimpangan dalam pembagian DBH tersebut. Sebab selama ini pemerintah pusat hanya memberikan anggaran penyaluran tunai dari DBH Migas tanpa disertai perincian besaran produksi dan lifting dihasilkan Kaltim, khususnya Kukar,” jelas Ketua DPRD Kukar, Ketua DPRD Kukar Salehuddin SFil.

Dengan adanya transparansi mengenai jumlah produksi Migas dan lain-lain, maka Pemkab Kukar bisa mengetahui lebih jelas kondisi sebenarnya. Dapat pula mengetahui tentang porsi pembagian dari hasil Migas maupun batu bara, apakah dinilai sudah sesuai atau belum?

“Kan nanti bisa ketahuan bagaimana pembagian DBH pusat-daerah itu? Jika kurang, maka kami minta supaya DBH Kukar ditambah,” kata politisi Partai Golkar itu, lagi.

Sedangkan Ketua Pansus DBH DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman, menuturkan beberapa tahun terakhir pihak legislatif maupun eksekutif daerah ini tidak pernah mengetahui jumlah produksi Migas dan batubara yang disetor ke pusat. Sebab pihak terkait di pemerintah pusat hanya memberikan penyaluran tunai tanpa dilengkapi data mengenai lifting produksi Migas maupun batu
bara.

“Jadi kami ingin mengetahui perhitungan dilakukan pusat. Dengan begitu tidak ada kecurigaan maupun pertanyaan terkait DBH dari Migas dan batu bara itu,” ucap Awang Yacoub.

Sebagai langkah awal, belum lama ini Pansus DBH DPRD Kukar berkonsultasi ke Dirjen Minerba di Jakarta. Perjuangan serupa, sebelumnya juga dilakukan para wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPRD Kukar. Intinya, meminta transparansi mengenai formulasi DBH serta jumlah produksi Migas dikeruk dari Kukar yang diserahkan ke pusat.

“Ada semacam ketidakadilan kami rasakan mengenai DBH tersebut. Sebab Kukar sebagai daerah penyumbang terbesar, tapi mendapatkan DBH tidak seberapa,” tegasnya.

Sekadar informasi, kondisi anggaran defisit di perubahan APBD 2014 di Kukar, secara umum mendera Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu membuat kalangan legislatif di DPRD Kukar memberikan perhatian khusus.

Dari beberpa diskusi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kukar yang membidangi keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, disimpulkan mengenai beberapa upaya meningkatkan sumber pendapatan.

“Upaya itu salah satunya mengoptimalkan perolehan dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas (minyak dan gas). Sebab kondisi sementara ini pendapatan daerah ditopang DBH Migas kisarannya sebesar Rp 4 triliun di 2014.

Jadi masih ada peluang mengoptimalkan pendapatan dengan mendorong transparansi data produksi riil di lapangan produksi Migas dari wilayah Kukar,” ujar juru bicara Komisi III DPRD Kukar, Firnadi khsan.

Seperti diketahui secara umum tuntutan transparansi produksi Migas ini juga dilakukan sejumlah daerah penghasil Migas lainnya di Indonesia.

Mengingat memang ada kewenangan gubernur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, agar ada transparansi mengenai jumlah produksi Migas dari masing-masing daerah. Namun ada semacam keengganan pemerintah pusat membuka data tersebut, menyebabkan timbul dugaan bagi hasil Migas itu belum sesuai kondisi sebenarnya.

“Kemungkinan kita bisa mendapatkan lebih besar DBH dari yang diberikan selama ini. Begitu pula potensi pendapatan dari bagi hasil pertambangan batu bara. Karena ada informasi, bahwa sejumlah besar dana tertahan di pusat tidak kunjung dibagikan sebagai pendapatan bagi hasil, karena tidak tersedianya data,” kata Firnadi.(abt/akn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *