DIPA Navigasi Kelas III A Pontianak TA. 2013 dan 2014 Diduga Salah Sasaran

ilustrasi koeupasi dana dipaPontianak, (BIN) – Kepala Kementrian Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III A Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Musanuddin sebagai KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) pada zamannya tidak bisa dihubungi dan sekarang 2014 telah dimutasi di Cilacap, memiliki anggaran DIPA hampir sekitar Rp 18.000.000.000,00 ( delapan belas miliyar lebih ) yang mana realitas penggunaannya meliputi belanja langsung geji-gaji pegawai dan operasional kantor seperti pengadaan barang-barang yang diduga sarat penyimpangan dan terindikasi tindak pidana korupsi jenis kejahatan koorporasi alias kleptokrasi.

PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) saat itu dijabat oleh Kusilo Utomo yang menurut investigasi jurnalis media ini sebagai otak intelektual yang menanda tangani surat SPK ( Surat Perintah Kerja ) seluruh aktifitas kantor Navigasi Kelas III A Pontianak, Kalbar. Salah satunya agenda pembangunan dermaga yang berlokasi di belakang kantor yang ia pimpin yang terkesan gantung alias apa adanya, bukan lagi menurut konstruksi bangunan yang permanen dimana sisa anggaran yang hampir 18 Miliar hanya dibuat bentuk postur model leter L diperkirakan akan tumbang dan roboh. Umur bangunan tersebut tidak akan bertahan lama karena besi-besi yang dirancang oleh konsultan perencana dan pengawas telah dicuri dan dirampok secara terstruktur.

Pantauan wartawan, pada zaman Kusilo Utomo sebagai PPK diduga hampir mayoritas PERS, LSM, termasuk juga pihak kepolisian dan kejaksaan yang ikut menikmati hasil peredaran sistem uang pajak rakyat di DIPA Navigasi Kelas III A Pontianak bahkan salah satu sumber internal instansinya mengatakan, “baru bersih Navigasi ini jika malaikat yang memimpin” lantaran kesalnya tidak dapat jatah.

Menurut keterangan dari nara sumber yang minta dirahasiakan identitasnya, Tahun Anggaran 2014 dipimpin oleh Indrawan menggunakan anggaran DIPA hampir sekitar Rp 20.000.000.000,00 ( dua puluh miliyar lebih ) dimana realisi pajak rakyat tersebut pembangunan kantor radio pantai dengan nama pekerjaan pengembangan peralatan GMDSS SROP Pontianak dan nomor kontrak : PR 802 / 1 / 3 / DNG . PTK – 14 tertanggal 14 April 2014 dengan akhir kontrak 24 November 2014 dengan waktu pelaksana selama 225 hari kalender yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dari PT. SINAR SURYA TEKNOLOGI, lokasi pekerjaan di Jl. Gusti Hamzah / Jl. Pancasila nomor 1 Pontianak diduga tidak sesuai bestek dan tidak tertuliskan nilai kontrak kerja bagi pemenang lelang. Hal ini diduga telah disulap oleh Indrawan sebagai KPA dan Heri Supryadi sebagai PPK, sampai detik ini November 2014 yang bersangkutan belum bisa ditemui alias mangkir dari wartawan alasan adanya motif menghalang-halangi dari penjagaan bernama Indra.

Terkait masalah ini, menurut sumber, pihak BPK, BPKP, dan Inspektorat terkesan mandul dalam pengawasan APBN tersebut karena hanya datang di kantor lain, menagih dan meminta klarifikasi kepada instansi yang bersangkutan tidak pada tugas dan wewenang yang dipercayakan rakyat kepada konstitusinya. “Diminta kepada Kejaksaan dan KPK agar segera melakukan monitoring dan supervisi karena manusia pada zaman sekarang semakin kurang bijak, bijak, dan bijak.” kata Sumber.  ( TIM Investigasi BIN )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *