Terkait Dugaan Kekerasan di Manggarai, Komnas HAM Meminta Pemeriksaan Secara Independent

Komnas HAM Belum Menemukan Adanya Kekerasan Terhadap Masyarakat Tumbak Dan Pastor Simon Suban Tukan, SVD

komnas hamManggarai, NTT, (BIN) – Maraknya informasi yang beredar pada peristiwa 13/9/2014 lalu, bahwa “Leher Pastor Simon S. Tukan, SVD, (Koordinator Justice Peace And Integrity Of Creation/JPIC SVD Ruteng) diduga dicekik oleh anggota Polsek Dampek-Polres Manggarai (Yonathan), sebagaimana dilansir oleh Berita Investigasi Nasional (BIN) pada edisi 101-10 Tahun 2014, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk dari Komnas HAM.

Rabu (22/10/2014) Berita Investigasi Nasional mendapat copian Surat Rekomendasi Komnas HAM, surat tertanggal 14 Oktober 2014, nomor:2.319K/PMT//X/2014 yang ditujukan kepada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Kapolda NTT, Komandan Korem 161/Wirasakti-Kupang, Bupati Manggarai Timur,Lehong-Borong-NTT, Direktur Utama PT. Aditya Bumi Pertambangan, Saudara Simon Suban Tukan,SVD- Manggarai NTT.

Pada halaman 3 (tiga), point VI (enam) dalam surat tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa; belum menemukan adanya unsur sistematis dan terencana atas dugaan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan terhadap Pastor Simon Suban Tukan, SVD pada peristiwa 13 September 2013 di Lingko Roga, Tumbak. Kendati demikian di point yang sama Komnas HAM meminta pemeriksaan secara Independent yang melibatkan team gabungan Propam, Itwasda Polda NTT dan Mabes Polri serta melibatkan Komnas HAM. Hal ini dilakukan karena masyarakat mengaku telah mengalami dan atau melihat tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh aparat Polres Manggarai pada peristiwa 13 September 2014 tersebut.

Selanjutanya, dalam surat Rekomendasi tersebut Komnas HAM menegaskan agar Komandan Korem Wirasakti Kupang, melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan atau anggota Kodim Manggarai yang diduga melakukan intimidasi dan atau ancaman terhadap masyarakat adat Gendang Tumbak serta melakukan pemeriksaan atas keterlibatan dan peran anggota TNI AD dalam konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Gendang Tumbak dan PT.Adytia Bumi Pertambangan (ABP) pada peristiwa 11-13 September 2014.

Terkait dugaan kekerasan yang dilakukan aparat Polres Manggarai, Komnas HAM dalam rekomendasinya kepada Kapolda NTT menegaskan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres Manggarai yang diduga melakukan intimidasi terhadap masyarakat Gendang Tumbak dan atas dugaan kekerasan fisik maupun verbal yang dialami oleh Pastor Simon Suban Tukan,SVD.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar Koordinator JPIC Manggarai bekerjasama dengan Polda NTT dan Mabes Polri dalam melakukan pemeriksaan secara obyektif dan independent atas dugaan kekerasan fisik maupun verbal yang dialami masyarakat gendang Tumbak dan Pastor Simon Suban Tukan, SVD pada peristiwa 11-13 September 2014.

Tembusan surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Ketua Komnas HAM, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Panglima IX Udaya di Denpasar, Gubernur NTT di Kupang, Ketua DPRD Manggarai Timur di Borong, Paulus Rahmat di Jakarta, arsip. Surat ditanda tangani oleh Kordinator Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia atas nama Manager Nasution, sebagai Komisioner. (Yos Syukur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *