Surat Bonaran Situmeang ke Komnas HAM: KPK jangan membunuh saya

bonaran-situmeangJAKARTA, (BIN) – Bupati Tapanuli Tengah nonaktif, Raja Bonaran Situmeang mengirimkan surat ke Komnas HAM. Ia merasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melanggar haknya terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Penasihat hukum Bonaran, Charles Hutagalung menyatakan hak kliennya yang dilanggar menyangkut obat-obatan. Penyidik KPK, kata dia, menjanjikan akan memberikan pakaian dan satu set obat yang diperlukan kliennya.

“Ternyata hingga saat ini klien kami belum menerima satu pun obat. Padahal obat itu merupakan obat yang diminum sehari-hari. Klien kami sangat tergantung obat itu,” kata Charles ketika dikonfirmasi, Jumat (10/10).

Charles mengaku prihatin dengan sikap penyidik KPK. “Saya juga turut prihatin apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Saya harapkan tidak dari oknum pimpinan KPK untuk membunuh klien saya,” ujarnya.

Menurut Charles, surat yang dikirimkan Bonaran siang tadi sudah diterima pihak Komnas Ham. “Diterima oleh bagian pengaduan sebagai tindak lanjuti dari audensi yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu,” ucapnya.

Komnas Ham, sambung Charles, akan menindaklanjuti surat dari Bonaran. Ia mengungkapkan Komnas HAM juga akan menanyakan langsung kepada KPK.

“Mereka (Komnas HAM) akan mengadakan pertemuan dan bertanya kepada KPK kenapa hal ini terjadi. Tapi belum ada kepastian kapan pertemuan itu. Tadi dibilang akan dilakukan segera,” tandasnya.

Inilah isi surat Bonaran yang ditulis dari Rutan Guntur cabang KPK yang ditujukan ke Komnas HAM dan Ketua DPR:

Rutan Guntur, 9 Oktober 2014

Kepada Yth
Ketua DPR RI, Ketua Komnas HAM RI
Perihal : Jangan Bunuh Saya

Perkenankan saya, Raja Bonaran Situmenang, Bupati Tapteng, saat ini ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan sangkaan melakukan penyuapan terhadap Hakim MK Akil Mochtar pada saat proses Pilkada Tapteng disidangkan di MK (Padahal perbuatan tersebut tidak pernah saya lakukan).

Terhitung sejak Senin 6 Oktober 14 terhadap diri saya dilakukan penahanan badan yang ditempatkan di Rutan Guntur. Ketika saya dibawa petugas KPK ke Rutan saya pesankan : jika obat saya diantar keluarga pada hari Selasa, 7 Oktober 2014 supaya segara diantar ke Rutan, karena saya sangat tergantung obat tersebut (obat pengencer darah).

Pada hari selasa 7 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB saya menerima pakaian dan dalam berita acara tertulis 1 (satu) set obat. Ternyata setelah saya periksa di kamar sel, obat tersebut tidak ada. Maka saya beritahukan kepada petugas, dan petugas berjanji akan melakukan pengecekan. Setelah 10 menit, petugas kembali dan mengatakan obatnya lagi diperiksa dokter, besok akan dikirim lagi (berarti Rabu 8 Oktober 2014).

Hari Rabu 8 Oktober saya tanyakan kepada petugas jaga, perihal kiriman obat saya. Jawabnya belum datang juga. Hari Kamis 9 Oktober 2014 sekitar jam 07.30 WIB saya tanya ke petugas perihal obat saya, janjinya akan dicek ulang. Ternyata hingga pukul 17.00 WIB, obat saya tersebut juga tidak kunjung datang. Padahal obat tersebut, sangat saya butuhkan.

KPK jangan membunuh saya, dengan cara tidak memberikan obat saya. Saya yakin walaupun saya ditetapkan sebagai tersangka tapi saya tetap memiliki hak asasi untuk hidup dan memperoleh obat yang saya butuhkan yang memang milik saya.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Ketua DPR RI, Ketua Komnas HAM RI melindungi hak-hak hidup saya.

Demikian surat ini saya buat.

Rutan Guntur 9 Oktober 2014.

Hormat saya, Raja Bonaran.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *