Proyek Jalan Anggaran Pemprov Kaltim Layak Dipertanyakan

proyek jalan di kaltimBalikpapan-KALTIM, (BIN) – Kondisi Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Km 23 Jl Soekarno-Hatta terancam akan dirambah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebabnya, di kawasan hutan lindung itu tengah dikerjakan akses pelebaran jalan dari semula 3 meter menjadi 12 meter.

Badan dan Unit Pengelola HLSW dan DAS Manggar serta perwakilan PDAM meninjau jalan yang baru saja dilebarkan itu. Selain mengancam kelestarian HLSW, keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Waduk Manggar juga berresiko dihuni dan dirusak warga karena proyek pelebaran jalan itu melintas sepanjang kurang lebih 7 kilometer dan bisa menyebabkan alih fungsinya hutan lindung.

“Kami masih koordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pelebaran jalan ini. Yang jelas, kalau jalan ini jadi, maka berpeluang berdirinya pemukiman dan tentu saja mengancam HLSW maupun Waduk Manggar,” ungkap Direktur HLSW dan DAS Manggar, Syahrumsah Setya.

Pengurus HLSW dan DAS Manggar lainnya, Saleh Basri, Sofyan, serta Jufriansyah sangat menyesalkan berjalannya proyek pelebaran jalan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Menurut Saleh Basri, pelebaran jalan itu dibiayai oleh APBD Pemprov Kaltim, sementara pengawasannya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkot Balikpapan.

“Saya tadi telepon Pak Tara (Kepala DPU Balikpapan, Red). Jalan ini ditingkatkan oleh Pemprov menggunakan APBD provinsi, pengawasannya diserahkan ke DPU Kota. Ternyata setelah kita cek, jalan ini bukan ditingkatkan tapi diperlebar,” sesal Saleh Basri.

Seorang pengawas HLSW yang ikut dalam peninjauan kemarin membenarkan jika jalan itu tadinya selebar 3 meter sehingga hanya bisa dilewati satu kendaraan roda dua. Sekira 3 bulan yang lalu, jalannya diperlebar menjadi antara 10 hingga 12 meter.

Syahrumsah menyampaikan, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni aspek yuridis formal dan de facto. Secara yuridis, dilarang melakukan pembangunan di kawasan hutan lindung terkecuali telah mendapatkan izin pinjam pakai. Namun pada kenyatannya di lapangan, tidak bisa dipungkiri di kawasan HLSW terdapat perkebunan karet

“Jalan ini diperlebar mungkin untuk memudahkan akses distribusi hasil perkebunan karet. Tapi tetap harus dipertimbangkan aspek yuridisnya, mana boleh hutan lindung dibangun tanpa ada izin pinjam pakai lahan,” papar Syahrum.

Jufriansyah menambahkan, ketika akses jalan telah diperlebar menjadi 12 meter dan dibangun mulus dipastikan pemukiman warga akan berdiri. Jika itu terjadi, maka perambahan hutan seiring dengan maraknya aktivitas warga sulit untuk dihindari.

“Kita berharap ada win win solution atas kondisi ini. Cuma yang sangat kami sesalkan, kenapa tidak pernah ada koordinasi dengan Badan Pengelola. Tahu-tahu jalannya sudah diperlebar,” kritik Jufriansyah.

Dugaan adanya kepentingan pihak yang akan mengambil keuntungan dari peroyek tersebut dapat dilihat dari jalur yang akan dilewati terdapat perkebunan milik pejabat-pejabat penting dikota Minyak ini.

Rombongan Badan Pengelola bersama Sumarni dari Litbang PDAM memutuskan untuk menelusuri proyek pelebaran jalan hingga akhirnya sampai ke simpang tiga tembus ke Gunung Binjai. Dalam waktu dekat, Badan Pengelola akan berkoordinasi dengan Pemkot melalui Badan Lingkungan Hidup untuk mencari solusi atas proyek pelebaran di kawasan HLSW tersebut.(abt/alkin)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment