Pemko Batam Diduga Kuat “Bermain” IMB

batamBatam, (BIN) – Masalah lahan di Batam menjadi trend di kalangan bisnis terutama industri dan perumahan maupun tempat pariwisata seperti penginapan atau hotel. Harganya sanggat fantastis ketika mendapatkan izin yang punya tanah dan wewenang dari BP Batam, setelah itu baru diolah lagi untuk mendirikan bangunan tetap. Lahan-lahan di kota Batam sekilas info tetap menjadi politik untuk mendapatkan sesuatu dari kalangan usaha yang dijual kepada investor atau pebisnis.

Sampai sekarang lahan di Batam ternyata hanya sebatas sewa-menyewa dan membayarkan UWTO yang dibayar melaui Kantor BP Batam yang tergabung dari berbagai Lembaga Aperatur Negara. Salah satu contoh perwakilan dari Lembaga Menhukam yang membidangi Legal BP Batam. Lahan di Batam banyak bangunan untuk Industri, bangunan perumahan, Mall-mall bahkan hotel yang terindikasi penyalahan manfaat atau tata ruang wilayah.

Sejumlah lahan di Batam di ruas jalan Nagoya seperti simpang lampu merah Baloi, berdiri bangunan yang terlihat konstruksi seperti hotel yang tidak selesai pekerjaan sampai lampu merah Apertamen Harmoni diganti Hotel Harmoni class Empat. Dan sekarang dalam taraf proses pembangunan terlihat jelas pembangunan hotel yang berdekatan dengan Hotel 89. Sepanjang ruas jalan ini telah dipadati bangunan-bangunan.

Di daerah Aji, Sekupang, bahkan sampai Batam Centre lahan telah banyak dibangun. Batam menjadi Lingkungan strategis tanpak gersang, karena penghijuan kota atau hutan kota untuk menyerap polusi atau pencemaran udara di jalan lajur kiri dan kanan tanpak tidak ada.

Untuk kawasan Lahan Hutan Kota Batam sedikit demi sedikit gundul, dengan perencanaan pembuatan kawasan industri dan perumahan bahkan Ruko (Rumah Toko), ini terlihat sekarang di Batam Centre seperti di belakang Perumahan Pemko. Banyak terlihat tahap pembangunan ruko-ruko di area pinggir jalan, seperti Bida Asri 2, simpang PLN, simpang Batara, dan terdapat juga Pembangunan PT Agung Podomoro.

Untuk kawasan bibir laut Kota Batam sedikit demi sedikit juga mulai punah dengan banyaknya kegiatan Cut and Fiil dan reklamasi pantai. Tanaman Mangrove sedikit demi sedikit juga mulai punah.

Ir. Tato Wahyu Diriklim/Agribisnis dan Boy menjabat Kasubdit dan Stafnya beserta humas yang dijumpai Korwil berita investigasi nasional (binpers.com) dan dinamikakepri.com mengatakan, “Saya tidak tau dengan pembangunan-pembangunan yang ada di ruas-ruas jalan yang dimaksud. Saya tidak ada mengeluarkan izin. Tugas dan wewenang saya hanya menbidangi beberapa hal yaitu Taman Kota, Rusunnawa, Reklame dan KSB ( Kavling Siap Bangun). Masalah Lahan bukan wewenang saya, itu adalah di Lantai 2, kalau Pak Slamet karena berhenti bisa ditanyakan sama yang lain, masalah sewa-menyewa saya tidak tau”.

Sedangkan, Boy Kasubdit menjelaskan, “Mengenai pembangunan tidak ada aturan, dan mengenai Hutan Kota ataupun penghijauan atau Buffer Zone Kota Batam itu tidak ada. Selama ini BP Batam tidak ada anggaran untuk mengurus penghijuan yang dimaksud. Kalau masalah lahan di Batam itu mahal saya setuju sekali, karena itu bisa dilihat dengan harga property”.

Saat ditanya, mengapa tanah di Batam menjadi hak sewa, seakan-akan tanah di Batam milik BP Batam? mengapa harus membayar PBB lagi ? dan mengapa harga property itu tinggi ? dan kenapa masyarakat tidak diberikan saja untuk sewa dan membangunan sendiri ?

Boy enggan menjawab, “saya tidak tau bukan tugas saya menjawab”. Sementara Tato Wahyu tampak sedikit kebingungan ketika dikonfirmasi hal yang sama.
“Saya sudah 32 Tahun bekerja di BP Batam, sepertinya selama ini saya bekerja tidak benar, sungguh menyedihkan. Saya hanya bekerja berdasarkan usulan dari pimpinan, setelah itu saya melanjukan dengan baik. Kalau untuk peruntukan KSB, setelah adanya realokasi data-data masyarakat di Batam, baru kita ajukan kepada investor” terang Boy.

Boy membeberkan banyak tanda tangan yang dipalsukan untuk suatu kepentingan, apalagi sekedar tanda tangan Pak Dir, bisa saja discan oleh pemain tersebut.
“Sekarang ada dari BPN yang memalsukan data, dan sekarang telah diproses. Kalau adanya temuan, silakan bawa kemari. RT-RW kami tidak ada memegang, mungkin ada di arsif atau di tempat yang berwenang. RT-RW BP Batam 2007 sudah pasti sama dengan RT-RW dengan Pemko Batam,” bebernya.

Sementara itu, Mustofa Wijaya, Ketua BP Batam yang bekerja berdasarkan Kepres 87 saat dikonfirmasi melalui seluler di nomor 0811700xxx tentang Rencana Tata Ruang Kota (RT-RW) Kota Batam, terkait sejumlah izin pemukiman lahan dengan bangunan, yang bersangkutan tidak menjawab.

Walikota Batam dan jajarannya yang dikonfirmasi, melalui Humas Pemko Batam Ardi Winata mengatakan, masalah lahan adalah wewenang OB sedangkan Izin IMB itu di Dinas Tata Kota, tetapi sekarang perizinan telah digabungkan pelayanan satu pintu dengan tugas Gustian Riau .

Ketua KPK Abraham Samad melaui Johan Budi, terkait Alih Fungsi Lahan Hijau dan Lahan Hutan Kota Batam agar segera ditinjau dan dilakukan Penyidikan serta menangkap terkait banyaknya korporasi dari berbagai pihak – 1, 2, 3, dan 4, hingga saat ini belum memberikan keterangan. (ARIANTO/TIM)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment