Patamorgana Fee Proyek di Pemerintahan Sumsel dan Kota Palembang Diduga Terus Menguap

Foto: ilustrasi
Foto: ilustrasi

Sumsel, (BIN) – Fee atau sebuah komisi yang diberikan secara proporsional dan profesional tentulah mejadi hal yang wajar, tapi masalahnya kerap kali fee diberikan bukan karena profesionalisme dan prestasi melainkan karena yang memberikan mengharapkan sesuatu pada yang diberi. Lantas Bagaimana jika Fee diberikan kepada Pejabat Negara? hal tersebut sangat menjadi pertanyaan terutama bagi kalangan pengusaha.

Dari namnya saja sudah menarik perhatian, ibarat perempuan, Fee adalah wanita yang sempurna tak beda dengan miss universe. Karena saking menariknya hampir semua orang berharap mendapatkan fee.

Pemerhati kebijakan Birokrasi Sumatera Selatan, Rismansyah SH, mengungkapkan Fee/komisi merupakan Patamorgana gunung es yang diduga telah membuat pejabat (penyelenggara negara) semakin “gendut” dalam mengumpulkan pundi -pundi milik negara. Mereka memang lihai menyamarkan sesuatu yang sudah jelas dasar hukumnya menjadi samar samar.

Risman menambahkan, setelah ”susp” dianggap jelas sebagai tindakan melawan hukum kini mereka beramai-ramai mengganti namnya menjadi Fee / komisi. Ibarat makanan, fee masih dianggap sesuatu yang belum jelas status hukumnya. Apakah Haram, Mubah ataukah malah Halal? Meskipun Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya melarang Gubernur, Bupati, walikota dan pejabat negara lainnya untuk melahap fee upah pungut namun kenyataanya fee masih terus membuat perut mereka semakin gembul.

Rismansyah SH, Pemerhati kebijakan Birokrasi Sumatera Selatan
Rismansyah SH, Pemerhati kebijakan Birokrasi Sumatera Selatan

Surat Edaran mendagri yang mengatur fee upah pungut juga mendapat tanggapan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa fee upah pungut termasuk dalam kategori Gratifikasi dan merupakan bagian dari korupsi. Saat ini Fee telah merambah di semua sektor negara kita mulai dari pajak, proyek hingga per-Bankkan, hal ini telah dimanfaatkan oleh para Penyelenggara Negara untuk menghindari tindakan yang seharusnya jelas-jelas Koruptif menjadi abu-abu, jelas Risman.

Dalam UU No 31 jo UU No 20 th 2001 sebagaimana termaktub dalam pasal 12b Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

Meskipun telah sedemikian gamblangnya undang-undang tindak pidana korupsi menjelaskan namun kenyataanya para penerima/pemberi fee masih juga ongkang-ongkang kaki. Fee/komisi adalah patamorgana gila bangsa ini, seperti rahasia umum bahwa tidak ada satu pekerjaan proyek pun di negeri ini yang terlepas dari fee. Penerima fee proyek adalah pejabat negara yang memiliki kaitan langsung dengan pekerjaan tersebut.

Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun jejaksaan jangan tutup mata terkait dugaan kutipan fee sebesar 20 persen dari pagu anggaran proyek di Dinas dan instansi pemerintah.

“Kita memang sering mendengar ada dugaan kutipan fee 20 persen dari setiap pagu anggaran proyek di Dinas PU Bina Marga kota Palembang. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan bisa berdampak pada kualitas bangunan proyek,” sebut Ketua Jaringan Aktivis dan Monitoring Sumatera Selatan, Suryadi di Palembang beberapa waktu lalu.

Kutipan seperti ini seharusnya tidak boleh ada, agar para kontaraktor mengerjakan pekerjaan paket proyek tersebut dengan baik. Sebab kalau dilakukan pengutipan sampai 20 persen maka rekanan yang mengerjakan proyek akan berpikir untuk mengembalikan yang 20 persen tersebut sehingga berdampak pada kualitas pembangunan.

“Data yang dimiliki JAMSS, paket proyek di Kota Palembang, kurang lebih Ratusan paket. Kalau setiap paketnya dipotong 20 persen, mau bagaimana lagi kualitas bangunan tersebut,” tegasnya.

Kemudian kalaupun ada pemotongan, untuk siapa uang potongan tersebut? Apakah untuk kas daerah atau kantong pribadi? Ini harus diusut tuntas aparat hukum di Palembang, supaya jangan terulang kembali.

Lanjut Suryadi, mengenai adanya dugaan seorang PNS ikut atau mendapat paket proyek di Dinas PU, juga harus diusut. Kenapa oknum tersebut mendapat paket proyek sementara PNS sesuai aturan yang ada tidak boleh mengerjakan proyek.

“Selain itu, kita juga perlu mempertanyakan, apa kriteria yang diterapkan Dinas PU dalam membagi paket proyek pengunjukan langsung (PL). Karena kita ketahui banyak pekerjaan kontraktor di lapangan yang tidak beres,” paparnya.

Apakah cukup punya uang lantas dapat paket PL, tanpa melihat kinerja rekanan di lapangan, tanya Suryadi kembali. Selama ini banyak pekerjaan paket proyek yang tidak beres yang dikerjakan rekanan, namun kenyataanya rekanan tersebut masih mendapat paket proyek dari Dinas PU Bina Marga Palembang.

“Kita dari JAMSS mengawasi pekerjaan Dinas PU, PL maupun yang ditenderkan. Kepada masyarakat Palembang kalau kami melihat pekerjaan proyek yang tidak beres atau tidak sesuai bestek, kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” papar Suryadi.

Menyimak berbagai fakta yang terungkap selama berlansungnya persidangan kasus Nazaruddin, kita mendapati betapa menggiurkan-nya pendapatan yang diterima oleh para kontraktor proyek pemerintah. Apalagi kalau berhubungan dengan proyek-proyek besar atau infrastruktur. Nilai proyeknya bisa mencapai ratusan miliar bahkan trilyunan. Itu sebabnya, siapapun yang memiliki aksesibilitas terhadap penguasa, dia bisa memanfaatkannya untuk mengeruk rupiah.

Suryadi mendesak penegak hukum harus berinisyatif mengungkap kasus dugaan permintaan fee terhadap proyek pemerintah oleh oknum pejabat, karena sebagai pejabat negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun. Berdasarnan PEPRES Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mengatur mengatur fee.

Dan dalam PEPRES hanya menyebutkan dua, yakni keuntungan kontraktor dan pajak PPN PPH, untuk itu penegak hukum diminta jangan hanya mengejar fisik proyek tahun anggaran 2014 yang dikucurkan Dinas PU yang dinilai bermasalah.

“Penegak hukum seharusnya mengejar kasus pemerasan dan mengusut sampai tuntas dugaan jual beli Proyek setiap pekerjaan yang ada di pemerintah harus menggunakan Fee atau komisi. Baik Anggaran APBN maupun Anggaran APBD semua sama. Besarnya Fee atau komisi dalam setiap Proyek berbervariasi tergantung dari besarnya anggaran. Mulai dari 5% sampai dengan 20% bahkan ada yang lebih dari 40%. Kalau tidak mengikuti atauran ini tentu tidak mendapatkan pekerjaan. Sudah berbagai cara dilakukan pemerintah guna mencegah masalah korupsi, dari mulai adanya KPK dan aturan-aturan lain semisal menerima Paket cendramata maupun hadiah pun sudah dilarang.” Tegasnya.

Namun Dalam prakteknya masalah komisi dan jual beli proyek tetap saja berjalan dengan aman dan lancer dan berbagai cara dilakukan dengan mewujudkan ini semua. Pelaku Jual beli Proyek dalam hal mendapatkan uang yang masuk ke kantong pribadi pun semakin lihai dan licin dengan berbagai dalih dan alasan.

Dalam setiap tender pekerjaanpun sering kali kita mendengar adanya tender odong-odong yang artinya proses tender tetap dilaksanakan seperti biasanya namun pemenang tender sudah dipersiapkan. Dan ini biasa terjadi di mana saja. Baik pekerjaan kecil maupun besar, dan ini selalu melibatkan semua pihak, baik pejabat lelang yang mempunyai wewenang sampai dengan Pajabat Kuat DPRD sampai dengan tokoh masyakat.

Seperti yang baru-baru ini sedang trend dan naik daun adalah mengenai korupsi Pembangunan Wisma Atlet. Tentu masalah Komisi Proyek dan Fee yang berlebihan akan membebani perusahaan yang mengerjakan setiap pekerjaan yang pada akhirnya hasil pekerjaan aatu output dari pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang sudah di sepakati. Yang dirugikan tentu saja pemerintah dan masyakat umum secara langsung. Tentu masalah Komisi Fee dan Jual Beli Proyek ini merupakan tugas kita bersama demi kemajuan bersama.

Laporan dari masyakat yang mengetahui dan melihat adanya indikasi penyelewengan dapat melaporkan secara langsung ke KPK secar Online. Seperti yang say abaca dari panduan mengenai KPK Bahwa Anggota masyarakat (perorangan, ormas, LSM) berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada KPK.

Informasi, saran, atau pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai dengan identitas pelapor dan bukti permulaan. Untuk memudahkan penindaklanjutan laporan dan jika diperlukan penjelasan lebih dalam tentang laporan, identitas pelapor wajib menyertakan: nama, pekerjaan, alamat rumah, dan alamat tempat kerja, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas suatu perkara korupsi yang dilaporkan, sebaiknya pengaduan disampaikan secara tertulis. Pengaduan melalui telepon, faksimile, email, dan SMS akan ditindaklanjuti apabila telah disusulkan dengan data yang lengkap, sesuai dengan PP No. 71/2000 Pasal 2 dan 3. Laporan setidaknya mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta/proses kejadian, penyebab, dan dampak (kerugian negara).
Laporan harus disertai bukti permulaan yang mengacu pada alat bukti, yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk, alat bukti lain berupa informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa atau secara elektronik atau optic

Dari hasil investigasi di beberapa instansi pemerintah Propinsi Sumatera Selatan pada dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta beberapa intansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan dan kondisi ini juga terjadi pada pemerintahan kota Palembang seperti di Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan sebagian besar Instansi pemerintah yang memiliki pekerjaan fisik tidak terlepas dari dugaan permintaan komisi atau fee.

Diduga jumlah fee proyek yang diberikan kepada pejabat jumlahnya sangat variatif, namun rata-rata tidak akan kurang dari 10 hingga 20 persen. Jika untuk seorang pejabat saja pemegang proyek harus memberikan fee 20 persen dari nilai proyek, maka berapa banyak uang proyek yang dihabiskan untuk pemberian fee, Konon kabarnya uang proyek yang dihabiskan untuk pemberian fee tidak kurang dari 40persen. Artinya dana proyek hanya tersisa sekitar 60 persen, dari 60 persen setelah dipotong berbagai macam pengeluaran hasilnya dana yang diaplikasikan dalam pekerjaan proyek berkisar antara 40 persen sampai dengan 45 persen, akibatnya tentu saja sangat berpengaruh pada kualitas hasil pekerjan proyek.

Demikianlah patamorgana fee yang terus menguap sekaligus telah menjadi fenomena gila bangsa ini. Suap kini telah mereka sulap menjadi Fee, sebentar lagi mungkin korupsi akan mereka sihir menjadi sesuatu yang dianggap Halal, entah apa nama yang tengah mereka siapkan agar korupsi menjadi Halal. Sementara kita yang berada di luar sistem hanya mampu mengelus dada dan bergeleng kepala. Lantas sampai kapan fee/komisi menjadi goa persembunyian para koruptor, Kemana Para Penegak Hukum yang di depan publik selalu berteriak Lantang Berantas Korupsi.

Kita hanya bisa berharap semoga bangsa dan negara ini tidak segera runtuh karena setiap sudutnya telah digerogoti koruptor yang telah membumi dan membudaya di negri kita Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan baik Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Wakil Walikota Palembang, Harnojoyo serta para pejabat kepala dinas terkait diataranya Kadin PU Bina Marga Kota Palembang tidak bisa di konfirmasi dengan alas an sibuk dengan urusan rapat. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *