KPK Diminta Usut dan Ungkap Kebobrokan Bea Cukai Batam

‘Nampat Silangit’ Berupaya Menemukan Kebenaran

Nampat Silangit Mencari Informasi Yang Benar Di KIP Kepri Dari Putusan KIP, akan membuat pengaduan resmi
Nampat Silangit Mencari Informasi Yang Benar Di KIP Kepri
Dari Putusan KIP, akan membuat pengaduan resmi

Batam, (BIN) – Sidang putusan KIP (ketebukaan informasi publik) Propinsi Kepri Rabu Tanggal 22 Oktober 2014 yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arifuddin Jalil dan dibantu Anggota Majelis Irwandy dan Ferry Manalu antara Nampat Silangit Pemohon terhadap termohon KPU BC Tipe B Kota Batam dalam amar putusan yaitu : (1). Menyatakan Bahwa Document yang dimiliki oleh pemilik Gula yakni PT Batam Putra Tempatan yang mendatangkan gula melalui Pelabuhan CPU Kabil Batam, pada Minggu Tanggal 25 Mei 2014 Batam tidak dikuasai oleh Termohon, (2). Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data dan informasi kepada Pemohon mengenai keberadaan Kapal MV. Phu An 289 di Pelabuhan CPU Kabil yang bermuatan 2.700 ton gula pasir pada Minggu, 25 Mei 2014, serta keterangan status gula impor tersebut hingga dire-ekspor.

Nampat Silangit selaku pemohon mengatakan, putusan KIP sudah sangat jelas meminta kepada Bea Cukai Batam untuk memberikan Informasi dan data kepada dirinya selaku Pemohon terhadap Gula Pasir tangkapan Bea Cukai (BC) Batam pada tanggal 25/05/2014 dengan Kapal MV VUNGANG 289 di pelabuhan CPU Kabil.

Ia berharap KPK mengusut dan dapat mengungkap segala aktivitas yang dapat merugikan Negara dalam permasalahan ini terhadap BC Batam.

“Saya sebagai pemohon belum menemukan 100 % kebenenaran bukan pembenaran, karena belum terungkap sampai dimana permasalahan ini akan bergulir, inilah BC Batam indikasi bobrok. Karena tidak memberikan informasi, padahal kebenaran itu harus diungkap. Pertanyaanya, mengapa tidak mau BC Batam menggungkap kebenaran? padahal itu salah satu azas kehidupan. Supaya kita setuju dalam menggungkapan tindak pidana penyalahan wewenang dengan melakukan korupsi,” ungkap Nampit Sirait.

Tentunya, lanjut dia, dengan adanya Undang-undang KIP No.14 Tahun 2008 membawa dirinya termotifikasi untuk meluangkan fikiran, waktu dan materi.

“Semua kita masyarakat sipil akan setuju dengan pikiran-pikiran untuk memciptakan kebenaran, supaya tidak ada katanya-katanya.” Ujarnya

Ia juga mengharapkan kepada Media berita Investigasi Nasional (binpers.com) dan media yang lain memberitakan, hal ini dapat mengawal sampai tuntas dan ikut berperan untuk melaporkan permasalahan ini kepada KPK. Sebelumnya Nampat Silangit telah mengugat Universitas Putra Batam terhadap aliran dana-dana yang diterima, sampai saat ini masih dalam sengketa di Kasasi Makamah Agung RI.

Johan Budi, Humas KPK yang dikomfirmasi terkait hal ini untuk dapat menerima dan melanjukan penyelidikan, namun belum menjawab. Berita Investigasi Nasional Perwakilan Kepri akan membuat laporan pengaduan ke KPK terkait hal ini dengan bukti yang ada. (A.RIANTO/TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *