Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Diduga “Mesra di Luar Intrik di Dalam”

gubernur Alex Ishak
gubernur Alex Ishak

Sumsel, (BIN) – Isu perseteruan antara Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Wakilnya Ishak Mekki, akhirnya tercium juga mereka sepertinya mesra di luar, intrik di dalam, hal tersebut diungkapkan salah seorang mantan pejabat yang dilengserkan Alex Noerdin beberapa bulan yang lalu.

Kejadian tersebut diduga berawal ketika Gubernur Alex Noerdin melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah propinsi Sumatera Selatan, dari fomasi yang diganti sebagian besar berasal dari orang-orang terdekat sang Gubernur dan kurang menakomodir keinginan sang Wakil Gubernur yang juga akan mengusung orang terdekatnya.

Disamping itu dalam menjalankan roda pemerintahan Ishak Mekki, diduga aktifitas kegiatan kerja sebagian besar hanya mewakili beberapa undangan dari berbagai kalangan dan selebihnya hanya menghadiri rapat-rapat yang tidak bisa dihadiri oleh sang Gubernur.

Menurutnya, awal cerita berasal dari kegelisahan Alex Noerdin pada saat pilkada Gubernur Sumatera Selatan yang lalu dimana dirinya harus berhadapan dengan Eddy Santana Putra dan Herman Deru yang dianggap calon kuat, ujarnya sambil mewanti –wanti agar namanya tidak ditulis.

Dan akhirnya Alex Noerdin meminta agar Ishak Mekki yang masih bupati OKI menjadi wakilnya dengan harapan bisa mengimbangi kekuatan lawannya. Untuk meminang Ishak Mekki, Alex Noerdin diduga mengiming-imingi Ishak Mekki dengan berbagai janji salah satunya adalah anak Ishak Mekki Muchendi ( sekarang menjadi wakil manajer SFC,red) dapat mengelola Sriwijaya Football Club, kesebelasan sepak bola kebanggaan wong kito Palembang.

Selain itu untuk dana pemenangan Ishak Mekki diduga tidak terlalu mengeluarkan uang banyak dikarenakan diduga Alex Noerdin mengunakan dana APDB propinsi untuk memenangkan Pemilukada dengan cara menganggarkan dana hibah hingga Rp 1,4 Triyun pada tahun 2013 yang digelontorkan kepada dunia pendidikan, lembaga sosial masyarakat, lembaga profesi, lembaga bidang agama hingga ibu-ibu pengajian.

Padahal, perlakuan seorang Alex Noerdin kepada wakilnya seperti Eddy Yusuf sama persis yaitu dengan memberikan iming-iming dan berbagai janji, namun kenyataannya Eddy Yusuf hanya dijadikan ban serep dan pada akhir masa jabatannya Eddy Yusuf mendekam dirumah tahanan pakjo Palembang.

Ternyata Ishak Mekki yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sumatera selatan memiliki alasan khusus yang juga didukung oleh petinggi partai dipusat Jakarta. Senjata pamungkas untuk menduduki jabatan Gubernur tidak lain adalah dengan menargetkan Gubernur Alex Noerdin dapat diproses secara hokum di KPK dengan mengangkat kembali kasus kasus Wisma Atlet Jakabaring yang sekarang telah terbukti dengan ditetapkannya Rizal Abdulah kepala dinas PU Bina Marga Sumatera selatan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu pihak lain juga memegang dugaan Korupsi Alex Nurdin, yaitu13 kasus ketika jadi Bupati Muba dan 4 kasus sewaktu jadi Gubernur Sumsel, dengan harapan Alex Noerdin dapat ditahan KPK, dengan begitu, Ishak Mekki sendirian bisa menguasai sumsel walau Cuma sebagai PLT Gubernur.

Diduga di kubu Alex Noerdin sendiri pasti tidak tinggal diam, dengan memanfaatkan media dan jaringan lainnya, kini sedang melakukan pengumpulan data dan bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ishak Mekki ketika menjagat Bupati OKI, sempat santer terdengar bahwa ada dugaan salah seorang keponakan Alex Noerdin yang tinggal dijakarta melakukan upaya pengungkapan kasus Ishak Mekki melalui pemberitaan.
Dan ketika menjabat Gubernur lagi, tentunya ada kekuatan untuk bisa menghindar dari KPK, diduga Alex Noerdin yang juga menjabat sebagai Ketua Golkar Sumsel sangat erat hubungannya dengan ketua DPR sekarang Setya Novanto karena Setya adalah Bendara Umum Partai Golkar, dari sinilah kekuatan Alex Noerdin muncul karena diduga Bambang Widjajanto salah satu Pimpinan KPK melindungi sang Gubernur berkat permintaan Setya Novanto.

Hingga berita Ini diturunkan baik Alex Noerdin maupun Ishak Mekki ketika wartawan melakukan konfirmasi dikantornya yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Menurut Pengamat Pilitik dan Otonomi Daerah, Rismansyah SH menyebutkan, sebanyak 91 persen kepala daerah tidak akur dengan wakilnya. Disharmoni ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan di daerah.

“Disharmoni ini merupakan kelemahan dari pemilihan kepala daerah yang berlangsung selama ini,” kata Rismansyah.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sampai saat ini berupa sistem paket, yaitu calon kepala daerah berpasangan dengan wakilnya. Masing-masing dicalonkan oleh beberapa partai politik. Begitu terpilih, pasangan kepala daerah dan wakilnya kadang memiliki tujuan berbeda, terutama saat kepala daerah dan wakil petahana akan bersaing dalam pilkada berikutnya. Nah dalam aturan yang baru, pilkada tidak lagi sistem paket. Kepala daerah akan dipilih secara tidak langsung oleh DPRD. Setelah terpilih, kepala daerah tersebut akan memilih wakilnya.

“Wakil harus dari PNS yang memenuhi syarat-syarat tertentu,” ungkapnya.

Pemilihan secara tidak langsung itu diharapkan juga menekan biaya pilkada yang sangat besar. Menurut Rismansyah, hal ini penting karena biaya besar itu tidak sesuai dengan peran kepala daerah yang terpilih.

“Gubernur misalnya, hanya 24 persen menjalankan perannya sebagai kepala daerah otonom, sedangkan 76 persen berupa tugas sebagai wakil pemerintah pusat,” tandasnya.

RUU Pilkada itu merupakan bagian dari paket RUU Pemerintah Daerah yang juga mencakup RUU tentang Desa. RUU ini berhasil dibahas di DPR, maka pada tahun 2013 sudah bisa diterapkan. (MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *