Bupati Manggarai Menolak Menandatangi Surat Pernyataan Pencabutan IUP

Massa di depan kantor Bupati Manggarai
Massa di depan kantor Bupati Manggarai

Manggarai-NTT, (BIN) – Maraknya usaha pertambangan di Kabupaten Manggarai mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Ribuan massa mendesak Bupati Manggarai untuk mencabut semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada.

Tidak ada kesedihan yang paling besar di muka bumi ini, selain kita kehilangan kampung halaman tercinta

Kalimat tersebut menjadi pengantar orasi Pastor Mike Peruhe,OFM, saat melakukan aksi damai tolak tambang di Kantor Bupati Manggarai 13/10/2014 di Ruteng.

Dengan suara lantang, ketua advokasi Asia Pasifik JPIC-OFM ini menegaskan; Hampir tidak ada lagi rasa tenang, rasa was-was menghantui setiap waktu, tangis kemarin belum mengerin,bahkan luka-luka masih menganga,Lubang-lubang tambang menghampiri kita menyebarkan teror kematian di atas bumi Kuni Agu Kalo, Masihkah akan terulang……….???

“Kita semua berdiri di sini untuk mengatakan kepada dunia dan siapa pun bahwa kita tidak sudi kehilangan kampung halaman kita akibat kecerobohan kebijakan pembangunan.
Kita berdiri di sini, tegak di bawah matahari untuk mengatakan kepada siapa pun bahwa kita tidak sudi membiarkan ruang kehidupan kita dibongkar dan diobrak-abrik oleh orang-orang yang datang untuk mengais kekayaan di atas penderitaan kita”.tegas Peruhe.

Peruhe melanjutkan, Kita semua bersatu hati berdiri di tanah ini untuk mengatakan kepada siapa pun bahwa kita tidak sudi tanah kuni agu kalo digadaikan kepada orang-orang yang haus kekayaan, datang dan membongkar perut ibu bumi kita hanya dengan kuasa sepotong kertas yang namanya IUP (Ijin Usaha Pertambangan); Lantas mereka bertindak seolah-olah adalah tuan atas tanah Kuni Agu Kalo

Romo Edy Jelahu,Pr, mewakili massa membacakan tuntutan untuk Bupati. Tuntutan aksi damai untuk Bupati Manggarai, Kami Uskup, para Pastor, Suster, Umat-umat Paroki, STKIP,STIPAS,Lembaga Pendidikan Menengah Katolik, PMKRI,GMNI dan semua elemen pejuang keutuhan ciptaan tanah Nuca Lale Manggarai Raya, membulatkan tekad untuk menolak segala aktifitas pertambangan mineral di wilayah Manggarai. Adapun dasar tuntutan kami adalah sebagai berikut:
1. Pertambangan mineral berupa mangan, emas, pasir besi mengakibatkan kerusakan ekologis yang mengerikan, tanah, hutan, mata air, sungai, lahan pertanian dihancurkan oleh pertambangan.
2.Pertambangan mineral menjadi pemicu perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam keberlangsungan planet bumi ini.
3. Pertambangan mineral membahayakan kesehatan manusia khususnya para pekerja dan warga sekitar lingkar tambang.
4.Pertambangan Mineral mengakitbatkan proses pemiskinan dan pemelaratan yang sistematis dan masif bagi masyarakat.
5. Pertambangan Mineral ternyata tidak membawa keuntungan yang ekonomis yang nyata bagi PAD, sebaliknya keuntungan kecil dari kegiatan pertambangan tidak mampu memulihkan kembali tanah, bukit, dan lembah yang telah dirusakkan oleh usaha pertambangan.
6.Pertambangan memicu konflik sosial yang memecahbelah masayarakat.
7.Pertambangan mineral merusak budaya Manggarai tanah adat (lingko) dirusak menjadi kubangan besar dan beracun. Gendang onen lingkon pe’ang diobrak abrik oleh mesin ganas pertambangan.
8. Pertambangan memanipulasi hukum adat maupun hukum negara untuk mencaplok hak hakiki masyarakat atas tanah.
9.Pertambangan mengakibatkan kolaborasi antara aparat pemerintah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI dengan pengusaha tambang untuk mengintimidasi dan menindas warga
10. Pertambangan bertentangan dengan karya luhur Allah sang Pencipta dan Ibu kehidupan yang telah menciptakan alam semesta ini baik adanya.
11. Pertambangan telah menodai iman Katolik tentang Yesus Kristus yang dalam Dia segala sesuatu telah dijadikan dengan indah, harmonis, dan lestari.

Atas dasar persoalan hakiki ini kami menuntut Bapak Bupati Manggarai, untuk:
1. Mencabut segala tambang mineral yang ada dikabupaten Manggarai.
2. Pencabutan semua ijin kabupaten Manggarai mesti dilakukan secepatanya, dan selambat-lambatnya satu bulan setelah pernyataan dibacakan.
3. Bila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti maka kami akan melakukan gerakan yang lebih masif dan berkelanjutan sampai tuntutan ini dipenuhi.
4. Mengusahan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang dan merehabilitasi hak-hak dasar korban tambang.

Setelah membacakan tuntutan, Rm. Beny Jaya,Pr kemudian membacakan surat pernyataan Bupati Kabupaten Manggarai. Surat Pernyataan Bupati Kabupaten Manggarai, Demi Keutuhan Ciptaan dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai kami berjanji untuk mencabut IUP dalam tenggang waktu satu bulan dan berjanji tidak akan mengeluarkan IUP yang baru lagi, kami berjanji untuk secara cerdas dan cermat menegakan tata kelolaan pemerintah yang berbasis pada lingkungan hidup. Ruteng 13 Oktober 2014, Bupati Manggarai.
Massa meminta agar Bupati Manggarai menandatangi surat pernyataan tersebut.

Bupati Manggarai Drs. Cristian Rotok menolak menandatangani surat pernyataan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menanggapi tuntutan massa tersebut, Rotok menjelaskan bahwa; sudah terima tuntuttan dari hasil Sinode tiga, kami sedang merancang jawaban terulis. “Sebagai umat saya sangat paham tentang tuntutan Gereja dan masyarakat. Satukali para Imam pernah duduk dengan saya di Nuca Lale ini, yang perlu kita lakukan adalah peninjauan kembali tarhadap UU No 4 tahun 2009 sebagai perubahan dari UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Pemerintah harus bekerja berdasarkan UU yang berlaku, daerah Manggarai merupakan bahagian integral dari Negara Republik Indonesia”. Tegas Rotok.

” Saya pernah mencabut IUP di RTK 103 Ngalak Rego, setelah saya cabut pengusaha tambang mengajukan tuntutan sampai ditingkat yang lebih tinggi dia menang, saya diperintahkan dari Jakarta, saudara Bupati wajib mengeluarkan izin. Karena itu lebih konkret perjuangan kita menurut saya, libatkan kita puinya anggota DPRD asal Flores supaya UU tentang berlaku universal diseluruh Indonesia. Kalaupun saya menandatangi surat pernyataan itu karena tidak berdampak hukum apa-apa”. Ungkapnya.

Bupati Christian juga menolak menandatangani lembaran pernyataan yang telah dibacakan demonstran karena dinilai hanya sebuah lembaran pernyataan. Dia menginginkan harus dibuat dalam bentuk naskah akademik dan berdasarkan hasil diskusi antara utusan demonstran dan Pemkab Manggarai. “IUP yang ada berdasarkan SK, pencabutan SK harus dengan SK menurut UU”. Ujar Rotok

Rotok menegaskan bahwa IUP dicabut harus berdasarkan perintah UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 119 Bab V,yang berbunyi IUP dan IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan apabila: 1) pemegang IUP dan IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan; 2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; 3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit atau ada kententuan lebih tinggi yang bertentangan dengan keputusan Bupati.

Menurut dia, kalau bupati tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan rakyat akan menderita. “Betapa sulitnya dan sengsaranya rakyat kalau kita tidak taat pada perundangan-undangan yang berlaku ini. Kalau bupati tidak melaksanakan perundang-undangan ini maka pemerintah pusat tidak akan memberikan alokasi DAU dan DAK. Uang PAD kita hanya 56 miliar saja, sedangkan APBD 856 miliar dan 800 miliarnya itu uang dari pemerintah pusat. Keputusan bupati, Peraturan dewan itu hanya turunan dari undang-undang,bagaimana kita bisa bunuh dia punya anak, bunuh dia punya cucu, sementara Bapaknya kita tidak bunuh”. Jelas Rotok.

Rotok meminta para pengujukrasa untuk duduk bersama guna mencari solusi yang baik dalam persoalan tambang di Manggarai. “Jangan hanya demo begini.Mari kita duduk bersama mungkin ada naskah akademik yang cukup lengkap kita usulkan untuk merubah UU pertambangan.Saya akan tandatangani disitu bukan di satu kertas yang tidak formal seperti itu yang tidak ada manfaatnya,”kata Rotok

Pantauan Berita Investigasi Nasional, Bupati Rotok yang didampingi Wakil Bupati Kamelus Deno, Sekda Manseltus Mitak dan sejumlah pejabat pemkab Manggarai menolak menandatangi surat pernyataan cabut izin tambang di Manggarai. (Yos Syukur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *