Beberapa SPBU Di Kaltim Diduga Melayani Pengetap

IMG_4540_editBalikpapan, (BIN) – Distribusi BBM jenis solar masih menjadi persoalan terutama karena masih banyak pemborong atau “pengetap” dengan tanki modifikasi di sejumlah SPBU. Seperti di Kecamatan Sambutan, Samarinda.

Beberapa pihak sudah seyogianya bijak dalam penggunaan solar, yang pengawasan dalam distribusi solar perlu ketegasan.

Ketua Gerakan Suku Asli Lintas Batas Kalimantan Ahmad Chairudin yang ditemui wartawan BIN baru-baru ini mengatakan hal tersebut berkait adanya indikasi oknum yang memanfaatkan keadaan ini.

“Saya melihat ada oknum yang bermain. Jatah solar sudah berkurang, ditambah ada pihak yang bermain di dalamnya’ ini membuat kacau,” katanya.

Banyaknya mobil-mobil perusahaan yang seharusnya menggunakan jenis BBM Industri turut mengambil antrian di sejumlah SPBU yang bersubsidi,hingga menambah panjangnya jumlah antrian, belum lagi oknum-oknum yang memodifikasi tanki kendaraannya yang bisa memakan waktu lama saat pengisian.

Meskipun masalah ini hampir dijumpai di beberapa daerah diKaltim, namun di Balikpapan sendiri ia menilai hal tersebut menjadi ironi.

“Bagaimana Balikpapan yang kota minyak justru mengalami permasalahan tersebut. Saya meyakini ada yang salah dalam persoalan distribusi ketika BBM keluar dari Pertamina,” katanya.

Ia mengatakan sungguh prihatin melihat antrean yang terjadi selama berbulan-bulan di SPBU KM 15, Manggar dan Ringroad yang sampai kiloan meter. “Padahal dulu tidak begitu,” imbuhnya.

Ketua yang akrab dipanggil dengan nama Pak Udin ini menyatakan, ada indikasi pihak tertetu yang sengaja menimbun dan bermain. Karena itu ia menghimbau intansi terkait segera melakukan koordinasi agar kuota BBM bisa ditambah. Di sisi lain pengawasan pada pendistribusian harus diperketat.

Pihak keamanan disebutnya harus turut berperan dalam pengawasan pendistribusian. Ia menyarankan agar Pertamina dan institusi terkait lainnya bisa membuat semacam aturan tentang batasan kuota pembelian solar bagi kendaraan dengan volume tangki tertentu. Pembatasan ini agar dapat memperlancar batas antrean yang sedang terjadi saat ini.

Juga peraturan itu harus disertai dengan pengawasan langsung dilapangan terutama diadakan sidak saat kuota BBM subsidi didistribusikan dimasyarakat melalui SPBU,karena pada saat inilah seringnya terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri. (abi/akin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *