BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Luar Biasa, Laonma PL Tobing Rangkap 3 Jabatan Penting Pejabat Pemprov Sumsel Merasa di Anak-Tirikan Gubernur.

Sumsel (Bin), Dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian yang biasa menjadi perbincangan hangat adalah adanya Pejabat yang merangkap jabatan, misalnya seorang pejabat struktural merangkap jabatan fungsional atau jabatan lain seperti Komisaris BUMD dan sebagainya. Rangkap jabatan itu dilarang, tetapi dalam kondisi tertentu terpaksa harus dilakukan. Misalnya dalam suatu unit organisasi pemerintah pejabatnya lowong karena pejabatnya pensiun, meninggal, atau dipindahkan ke jabatan lain, maka ditunjuk pejabat lain sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pasal 8 PP Nomor 100 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional”.


Hal yang luar biasa adalah ketika orang Pejabat yang menduduki tiga jabatan sekaligus. Aneh bin ajaib memang kedengarannya, tetapi itu adalah fakta nyata yang terjadi di Republik Indonesia tercinta ini. Itu terjadi di  Propinsi Sumatera Selatan, dan membuat beberapa pejabat lain seperti di anak tirikan.
Hal tersebut wajar terjadi mengingat jenjang kepangkatan dan karier mereka menjadi terhambat akibat tindakan Seorang Gubernur yang memonopoli kebijakan Baperjakat,  “ aneh, bagai mana jabatan yang begitu penting dijabat oleh satu orang saja, kalau berbicara kemampuan mungkin Tobing mampu, tapi secara etika seolah – olah di propinsi Sumsel tidak ada lagi PNS yang lebih Pintar dan mampu selain dia,” ungkap salah seorang pegawai yang meminta namanya dirahasiakan.
Guberner Sumatera Selatan yang merasa sebagai Penguasa dan memiliki kewenangan untuk mengangkat Pejabat Struktural eselon II di propinsi melakukan pelantikan pejabat baru pada jabatan yang menjadi para pejabat lain untuk meniti kariernya.
Entah dengan pertimbangan apa dari para pembantunya terutama Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Baperjakat, keluarga dan Tim Suksesnya sehingga Gubernur  berani melakukan langkah menunjuk Laonma PL Tobing menjabat tiga jabatan yang sangat vital yaitu Kepala Kepala BPKAD, Dispenda dan salah satu komisaris Banksumsel Babel .
Menurut salah satu pengamat Kinerja Birokrasi Sumatera Selatan, H Sudarmanto SE M.Si,Mengatakan dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
Yaitu jabatan karier yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
Sedangkan Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
Sudarmanto menambahkan pula bahwa larangan memangku jabatan rangkap bagi PNS sudah diatur dalam PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010) dan 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pengganti PP no. 30 tahun 1980
Sedangkan pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila, Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1966, Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
Namun untuk pengecualian untuk memangku Jabatan rangkap diatur dalam PP no 29/1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti, PP no 047/2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang, Permendikbud no.33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, Permendiknas no. 67 Tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2  Dosen di lingkungan kemendikna dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas.
Selanjutnya, SE Dirjen no 2705 tentang pengangkatan pimpinan PTS, PP no 37 tahun 2009 pasal 18 ayat (1) s/d (6). PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara dan Kepmenkowasbangpan no 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 pasal 26 : Dosen dibebaskan sementara dari tuga-tugas jabatannya apabila dtugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen.
Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP no. 13 Tahun 2002, Perubahan atas PP no.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Sementara ketika tim wartawan mencoba untuk melakukan konfirmasi baik dengan Alex Noerdin selaku Gubernur maupun Laonma PL Tobing   sebagai pejabat terkait tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk dan Drs. Muzakir, MM. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel belum memberikan keterangan dikarenakan tidak berada diruang kerjanya.(MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *