JALAN DIRUSAK SALAH SIAPA?

Sulsel-BIN, Jl. A. Caco Barat Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep rusak parah, berhubung karena adanya penimbunan untuk lokasi perumahan milik swasta. Jalan yang baru berumur setahun dengan menelan biaya ratusan juta Rupiah dirusak begitu saja. Pihak Dinas Perhubungan harusnya melarang kendaraan yang bertonase besar melewati jalan kecamatan yang maksimal hanya 8 Ton. Kabid Bina Marga Dinas PU Kab Pangkep A. Irwan menjelaskan bahwa itu adalah kewenangan dinas perhubungan untuk melarang kendaraan 10 roda melawati jalan kecamatan, PU tidak punya kewenangan untuk melarang, namun dengan rusaknya jalan tersebut pihak Dinas PUK sudah menyurati pengembang sebanyak tiga kali bahkan mengancam tidak akan memberi izin IMB. Surat Dinas PU dianggap salah alamat, seharusnya menyurati leveransir agar tidak menggunakan kendaraan 10 roda. Setelah tim media Berita Investigasi Nasional melakukan konfirmasi ke pihak pengembang, ternyata surat yang dilayangkan dinas PU betul salah alamat, karena bukan pihak pengembang yang disuruh mengurangi muatan materialnya, tetapi seharusnya pihak leveransir dalam hal ini CV Batara.
Dengan dirusaknya jalan, jembatan (dekker) dan talud jalan oleh kendaraan 10 roda yang melebihi tonase untuk jalan kecamatan, seharusnya pihak PUK (pekerjaan umum kabupaten ) segera melaporkan ke pihak berwajib sebagai bentuk pengerusakan oleh leveransir.
Sebelumnya ada leveransir yang memasukkan material timbunan tanah dengan menggunakan mobil 10 roda, namun baru 6 mobil yang masuk warga sekitar protes karena dianggap merusak jalan. Setelah leveransir itu berhenti masuklah leveransir baru, CV. Batara yang tidak lain adalah adik kandung bupati pangkep , beberapa kendaraan 10 rodanya menimbun hingga merusak jalan, jembatan, (dekker) dan talud jalan namun tidak satu pun orang yang mempersoalkan, karena dianggap percuma.
Dengan kejadian seperti ini pihak terkait diharapkan untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi hal yang sama dan kejadian yang sudah terjadi sedapat mungkin ditindak lanjuti berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak terkesan tebang pilih. (Tim SULSEL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *