Pontianak Daerah yang Berani Publikasikan Hasil Musrenbang

musrembangPontianak, (BIN).- Kota Pontianak patut berbangga lantaran menjadi percontohan daerah yang mempublikasikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bagi daerah-daerah lainnya. Hasil Musrenbang tersebut bisa dilihat di website resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yakni www.pontianakkota.go.id.
Hal itu menjadi salah satu tujuan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Unit Kerja Presidan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggelar roadshow TEPPA- UKP4 di Kota Pontianak. Roadshow ini digelar di 29 kabupaten/kota se-Indonesia termasuk Kota Pontianak. Selain hasil Musrenbang, Kota Pontianak juga telah mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Bantuan Sosial (bansos) di media cetak sejak beberapa tahun lalu.
Asisten Kepala UKP4 Oktana Yudha Sakti mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan Kota Pontianak dalam segala bidang. Dengan inovasi-inovasi tersebut menjadi nilai jual bagi Kota Pontianak sebagai daerah yang menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. “Ada tiga hal yang menjadi poin bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi bisa efektif dan efisien berjalan di daerah yakni komitmen, kepedulian dan kepemimpinan,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (9/5) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak.
Ia menjelaskan, tugas TEPPA secara umum yakni melakukan pengawasan penyerapan anggaran, percepatan penyerapan anggaran dan melakukan fasilitasi, baik itu terkait dengan peraturan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta terutama terkait kebijakan di daerah. “Selama ini yang kita lakukan itu adalah secara periodik kita meminta data realisasi keuangan dan fisik dari kementerian, provinsi dan kabupaten/kota. Dan khusus untuk kabupaten/kota itu baru dimulai sejak tahun 2013,” ungkap Oktana.
Selain di pusat, TEPPA juga dibentuk di provinsi yang bertugas mengkoordinasikan kabupaten/kota. Sedangkan di kabupaten/kota juga ada TEPPA kabupaten/kota yang secara periodik melaporkan serapan baik fisik maupun keuangan. “Dan melaporkan dalam hal ini tidak dalam bentuk laporan tetapi cukup masuk ke dalam sistem kami, melaporkan angkanya, persentasenya dan progresnya seperti apa,” terangnya.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyambut baik dibentuknya TEPPA mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan adanya TEPPA, diharapkan penyerapan anggaran di daerah sesuai jadwal yakni per triwulan. “Triwulan pertama oke lah tidak bisa mencapai 25 persen. Tapi setidak-tidaknya bisa sampai 10 hingga 15 persen. Triwulan kedua seharusnya sudah mencapai 40 persen. Begitu seterusnya triwulan ketiga dan keempat,” paparnya.
Diakuinya, masalah penyerapan anggaran yang rendah bukan dikarenakan APBD murni tetapi lebih disebabkan adanya dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). “Dana DAK dikirim ke daerah cepat, tapi petunjuknya itu kadang datangnya telat misalnya bulan Oktober. Kapan lagi mau dilakukan tendernya. Itu yang terkadang jadi masalah,” ucapnya.
Dia menilai, penyerapan anggaran tidak hanya sekadar perencanaan tetapi juga terkait aturan. Aturan tersebut kadang menjadi penghambat rendahnya serapan anggaran. “Aturan-aturan sebenarnya yang menghambat. Jadi aturannya harus diregulasi,” imbuhnya.
Penyerapan anggaran di Kota Pontianak dinilainya sudah cukup baik karena tahun lalu penyerapan anggaran mencapai 93 persen lebih. Dalam penerapan anggaran, Pemkot Pontianak menganut anggaran berimbang dan tidak ada defisit. “Bahkan SILPA tahun ini lebih rendah dari prediksi kita dan itu bagus,” pungkas Midji.
Kegiatan roadshow TEPPA UKP4 ini bertujuan memberikan informasi pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daearah, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat yang optimal dalam rangka pelaksanaan APBD. Selain itu mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen mewujudkan langkah-langkah partisipasi masyarakat dalam hal instrumen hukum aspek-aspek partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah serta koordinasi dengan kelompok masyarakat yang terorganisir. (BG/Jim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *