Pemilu Legislatif 2014 …. Terburuk ! Rakyat Tuntut Kredibilitas Komisioner Penyelenggara Pemilu

Moch. Jam'u, S.Ag
Moch. Jam’u, S.Ag
Krisis kepercayaan memang sudah lama menjadi topik permasalahan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pemilu 2014 ini sangat diharapkan oleh semua elemen masyarakat dapat memunculkan para legislator yang benar-benar bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya selaku duta rakyat untuk menjalankan sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam segala bidang pembangunan Nasional.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditugaskan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Negara, untuk menyelenggarakan proses demokrasi pemilu dengan baik, namun sangat mengejutkan berdasarkan fakta dilapangan yang ada menunjukan bahwa pemilu 2014 ini dalam pelaksanaanya dinilai gagal.
Pemilu 2014 Nyaris ‘Gagal’
Sesuai laporan hasil pantauan yang dihimpun melalui koresponden dan wartawan Media BIN di berbagai daerah , fakta dilapangan sangat banyak dan ini membuktikan bahwa pemilu Legislatif yang dilaksakan pada 9 Ampril 2014 tidak terlaksana dengan baik.
Koordinator Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRPP) Yusfitriadi mengatakan, manajemen penyelenggaraan pemilihan legislatif 9 April amat buruk. Penyelenggara pemilu tidak berhasil melaksanakan pileg dengan baik. “Persoalan pelaksanaan pemilu kita itu sebenarnya masalah laten, selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Misalnya saja persoalan daftar pemilih yang tidak pasti bahkan ada yang fiktif, daftar pemilih tidak ditempel di tempat pemungutan suara, politik uang, surat suara tertukar dan sudah ada yang tercoblos,” paparnya.
Menurut Yusfitriadi, karena hal ini sudah menjadi persoalan laten, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengetahui akar persoalannya dan paham dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Ini dibuktikan dengan terjadinya kejahatan pemilu yang semakin berani dengan melibatkan pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Ditambah lagi urusan logistik yang bermasalah,” jelasnya.
Kasus yang banyak ditemukan menurut Yusfitriadi, adalah praktek jual beli suara pada tahap rekapitulasi suara di tingkat Panitia Penghitungan Suara (PPS), Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta di KPU Kabupaten/Kota biasanya melibatkan empat pihak. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, kepada wartawan.
Keempat pihak itu, lanjut Said, adalah parpol atau calon sebagai pihak penjual suara, parpol atau calon pembeli suara, penyelenggara Pemilu, dan broker. “Broker biasanya digunakan sebagai perantara dalam transaksi antar-parpol,” ungkap Said, Sementara fungsi broker, masih kata Said, adalah mengatur negosiasi segitiga antara parpol penjual suara, parpol pembeli suara, dan penyelenggara Pemilu.

Kasus Pemilu Belum Terselesaikan
Kegagalan tersebut dibuktikan dari berbagai pelanggaran yang ditemukan pada penyelenggaraan pemilu 2014 yang secara massif terjadi di berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWALU RI) menemukan pelanggaran pemilu Secara Masif. Dalam hal ini Bawaslu menemukan tiga jenis pelanggaran yang masif terjadi di berbagai daerah. Ketua Bawaslu, Muhammad, mencatat tiga jenis pelanggaran tersebut adalah politik uang, tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan (Dapil) dan perubahan rekapitulasi suara.
Mengenai surat suara yang tertukar dan sudah tercoblos, Muhammad mengatakan Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan dapil. Bawaslu juga merekomendasikan pemungutan suara ulang atau susulan di daerah yang surat suaranya tertukar. Bawaslu melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemungutan suara ulang yang dilakukan di berbagai provinsi. “Kalau surat suara tertukar itu menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Kita tidak mungkin membiarkan warga ‘memilih yang bukan wakilnya’ karena surat suara tertukar,” kata Muhammad dalam jumpa pers di Media Center Bawaslu Jakarta.
Bawaslu juga mendapat laporan atas indikasi kuat adanya kecurangan melalui perubahan rekapitulasi suara. Dari laporan itu Muhammad mengatakan Bawaslu sudah mengantongi data yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan itu. Selaras hal tersebut ia mengatakan Bawaslu bakal merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang, terutama di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) yang hasil pemungutan suaranya terindikasi dimanipulasi.
Bawaslu berusaha mencegah agar kecurangan itu tidak meluas sampai ke tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). Caranya, jika terjadi perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPS maka langsung dibenahi. Terkait kasus-kasus politik uang, Muhammad mengatakan berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan, termasuk yang dilaporkan masyarakat pemantau Pemilu ditindaklanjuti. Bahkan untuk beberapa kasus seperti tertukarnya surat suara Bawaslu sudah merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah yang bersangkutan, begitu juga prihal pelanggaran unsure pidana seperti praktik money politik, jual beli suara dan pemindahan hasil perolehan suara anatara caleg atau partai peserta pemilu, Bawaslu RI juga telah melaporkan ke pihak polisi Negara Republik Indonesia (Polri).

Polri Siap Tangani Kasus Pidana Pemilu
“Semua yang menemukan terjadinya politik uang, lapornya di Gakumdu di Panwaslu dan Bawaslu,”
Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan polisi siap menindaklanjuti laporan dari Bawaslu dan Panwaslu tentang praktik politik uang dalam Pemilu 2014.
“Jadi semua yang menemukan terjadinya politik uang, lapornya di Gakumdu di Panwaslu dan Bawaslu. Nanti dinilai, nanti pelapornya membawa barang buktinya setelah dinilai di Panwas dan Bawaslu, bahwa terbukti politik uang, atau pidana pemilu, maka Bawaslu bawa ke penyidik, dari situlah mulai proses penyidikan,” kata Kapolri di Kantor Presiden Jakarta.
Sutarman mengatakan ada banyak laporan mengenai praktik politik uang dengan berbagai macam kegiatan yang dilaporkan. Namun, ujarnya, yang menentukan apakah kegiatan yang dilaporkan itu termasuk politik uang adalah Bawaslu.
Setelah dinyatakan termasuk kategori politik uang, kata Sutarman, kepolisian akan menindaklanjuti. Ia juga mengingatkan, laporan juga hendaknya dilengkapi dengan barang bukti. “Makanya, ini harus dilihat unsur-unsur perbuatannya. Ini harus dinilai Panwaslu dan Bawaslu, baru ke Polri, termasuk barang buktinya. Karena kalau kita diminta cari barang bukti, waktunya tidak cukup, bisa kedaluwarsa (masa laporannya-red),” kata Kapolri.

Polri Tangani 283 Kasus Pidana Pemilu
Terkait penanganan kasus-kasus pidana pemilu, Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Kombes Pol Agus Riyanto pada 6 Mei silam menyebutkan bahwa Kasus pidana yang tengah diteliti kebanyakan yakni money politics atau politik uang dan jadwal kampanye bukan pada waktunya. Sebelumnya kasus yang ditangani Polri sampai pada 5 Mei 2014 dari Bawaslu, mulai dari tingkat pusat sampai daerah sebanyak 283 kasus dengan jumlah tersangka 355 orang.
Kasus yang dalam proses penyidikan ada 189 kasus. Untuk tahap 1 ada 12 kasus, kasus yang telah P21 atau berkas lengkap dan masuk tahap 2 ada 62 kasus. Sedangkan kasus yang dihentikan atau SP3 berjumlah 20 kasus. “Untuk kasus yang dominan selama Pemilu Legislatif 2014 ini memang bervariasi, tetapi untuk money politics berjumlah 76 kasus dan mencoblos lebih dari 1 kali berjumlah ada 44 kasus,” ujar Kombes. Pol. Agus Rianto kepada wartawan Media BIN.
Agus menjelaskan, para tersangka berasal dari latar belakang berbeda. Ada kepala desa, tim sukses caleg, pengurus partai, pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan beberapa calon legislator. Sedangkan untuk kasus lainnya bervariasi, seperti pemalsuan dokumen, kampanye di tempat terlarang serta di luar jadwal
62 Perkara Pidana Pemiilu Dilimpahkan ke- Kejagung
Kejaksaan sedang meneliti puluhan kasus pelanggaran Pemilu Legislatif 2014, limpahan penyidik Polri dari belasan provinsi di Indonesia. Kasus itu berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah. “Terakhir itu kalau nggak salah 62 (kasus). Itu sudah di beberapa 16 provinsi,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada (9/5) kemarin.
Basrief mengaku tidak mengetahui jumlah tersangka dalam kasus itu. Ia hanya memastikan hampir seluruh partai politik atau parpol diduga melakukan pidana saat Pemilu Legislatif 2014. “Hampir ada semua,” ucapnya.
Sementaraitu Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudrajat mengatakan, para tersangka mulai dari calon anggota legislatif atau caleg, simpatisan, sampai dengan penyelenggara pemilu. “Perkaranya ada 62, tersangkanya ya segitu juga. Kan sudah banyak yang diputus. Ada kepala daerah,” papar dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *